PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN REFOCUSING ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN NGANJUK

Authors

  • Anggi Mayarana

Abstract

Anggi Mayarana, Moh. Fadli, Agus Yulianto

Fakultas Hukum Universitas Brawaijaya

Jl. MT. Haryono No.169 Malang

e-mail: anggimayarana@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Nganjuk dalam Perencanaan dan Pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Nganjuk dalam perencanaan dan pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat kenyataan hukum yang ada di masyarakat, dan menggunakan teknis analisis data yuridis kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran DPRD dalam Perencanaan dan Pengawasan refocusing anggaran belanja daerah pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma SKB Mendagri dan Menkeu. Pada tahap perencanaan, pemberitahuan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk tidak disertai dengan lampiran-lampiran draft penyesuaian anggaran. Pada tahap pengawasan, seharusnya dilakukan pada proses penyesuaian APBD, namun implementasinya proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hasil penyesuaian APBD. Adapun hambatan pelaksanaan peran DPRD yaitu 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melengkapi pemberitahuan refocusing anggaran dengan lampiran-lampiran draft refocusing anggaran; 2) Kurangnya komunikasi; 3) Pengetahuan anggota DPRD terhadap refocusing anggaran; 4) Belum adanya mekanisme pengawasan refocusing anggaran yang sistematis oleh DPRD Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya, dalam mengatasi hambatan tersebut DPRD Kabupaten Nganjuk dapat: 1) Meminta Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terkait lampiran-lampiran rincian refocusing dan realokasi anggaran; dan 2) Menyusun mekanisme pengawasan refocusing dan realokasi anggaran dengan sistematis.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perencanaan, Pengawasan, Refocusing, Anggaran

 

ABSTRACT

This research aims to investigate the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of the Regency of Nganjuk in the planning of and supervision over regional budget refocusing during the Covid-19 pandemic and the impeding factors and solutions in performing the role. With socio-legal methods, this research involved a field study and socio-juridical methods to learn what facts take place in society. All the data were further analyzed based on juridical-qualitative techniques. The research took place in the DPRD office in the Regency of Nganjuk, revealing that this role in budget refocusing is not relevant to what is outlined in the Joint Decree of the Home Affairs Minister and Finance Minister. At the planning stage, the notification sent to the DPRD does not come with the draft of the budget adjustment. The supervision process should involve the adjustment process of the Regional Budget (APBD), but the implementation involved the supervision over the execution of the results of the adjustment to the APBD. The impeding factors include the following conditions: 1) the regional government of Nganjuk Regency does not complete the refocusing of the budget with the budget draft needed; 2) there is a lack of communication; 3) there is a lack of knowledge among the members of the DPRD about the budget refocusing; 4) there is no systematic supervisory mechanism for this budget refocusing by the DPRD of the Regency of Nganjuk. Thus, to tackle all these issues, the DPRD of the Regency of Nganjuk can: 1) request inquiries regarding the attachments of the budget refocusing and reallocation; and 2) draft the mechanism of the supervision over the refocusing and reallocation of the budget systematically.

Keywords: Regional House of Representatives, planning, supervision, refocusing, budget.

Published

2022-06-10

Issue

Section

Articles