URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH DI INDONESIA (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)

Abstract

Muhammad Khoirul Anam, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: thisisanam6@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana konsep perdagangan pengaruh di dalam konvensi internasional maupun negara lain dan mengetahui apakah pasal-pasal di dalam UU Korupsi bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh (studi putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014). Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Anggota DPR-RI dan Presiden PKS membantu Maria Elizabeth Liman mendapatkan surat rekomendasi persetujuan peningkatan kapasitas impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan mempertemukannya dengan Suswono (Menteri Pertanian) yang juga merupakan Kader PKS. Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah menerima komitmen fee sebanyak 1M dari Maria Elizabeth Liman atas bantuannya mendapatkan surat rekomendasi peningkatan kapasitas impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq tersebut dijerat dengan pasal suap akan tetapi ada indikasi bahwa perbuatan itu adalah perdagangan pengaruh. Ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang yang dilakukan untuk mendapatkan konsep tentang perdagangan pengaruh di dalam konvensi internasional maupun negara lain dan kesimpulan mengenai apakah pasal-pasal di dalam UU Korupsi bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh. Pengambilan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, wawancara, maupun studi dokumentasi terhadap bahan hukum yang ada di pusat dokumentasi dan informasi hukum. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkah inventarisasi, identifikasi, sistematisasi, dan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang logis, koheren, sistematis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa konsep perdagangan pengaruh dalam konvensi internasional maupun negara lain berbeda-beda tergantung pada legislator dan ketentuan hukum lain yang terlebih dahulu sudah berlaku dan pasal-pasal di dalam UU Korupsi tidak bisa diterapkan terhadap perdagangan pengaruh.

Kata kunci: Urgensi Pengaturan, Perdagangan Pengaruh, Korupsi, Studi Putusan

ABSTRACT

This research aims to find out how the concepts of trading in influence in international conventions or other countries work and whether the articles in Corruption law in Indonesia can apply to trading in influence in Indonesia. Luthfi Hasan Ishaaq as a member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the President of PKS assisted Maria Elizabeth Lima to get a recommendation letter of approval to increase beef import capacity in the Ministry of Agriculture by setting a meeting between her and the Minister of Agriculture who also serves as the cadre of PKS. Through Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq received 1 billion rupiahs from Maria Elizabeth for the recommendation letter. This conduct was punishable by law concerning bribery while it can also indicate that this is a part of trading in influence. This research is categorized as normative-juridical methods with conceptual and statutory approaches to find out the concepts of trading in influence in international conventions or other countries and to find out whether articles in corruption law fit the cases of trading in influence. The data was collected from library research, interviews, and documents in the documentation and legal information center. The data were inventoried, identified, systematized, and analyzed based on qualitative and descriptive methods that present the research in logical, coherent, systematic, and effective ways. The research reveals tha