PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DATA OLEH PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE)

Authors

  • Santi Werdiningsih

Abstract

Santi Werdiningsih, Sihabudin, Shanti Riskawati

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: santi.werdiningsih3003@gmail.com

 

ABSTRAK

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat beberapa peraturan mengenai perlindungan nasabah, yaitu pengaturan mengenai penyediaan informasi, Rahasia bank dan jaminan dengan Lembaga jaminan. Penyalahgunaan data oleh perusahaan patungan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai rahasia bank. Dalam aturan rahasia bank sendiri terdapat pihak yang wajib menjaga kerahasiaan yaitu bank dan pihak terafiliasi, serta beberapa hal yang dikecualikan dalam rahasia bank. Namun dalam aturan mengenai rahasia bank tersebut masih terdapat kekurangan, yaitu dalam hal bank tersebut membuat perusahaan joint venture berupa perusahaan asuransi yang memasarkan produk melalui telemarketing kepada nasabah bank, sehingga nasabah tersebut menjadi nasabah bank sekaligus pemegang polis asuransi belum diatur. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap nasabah pemegang polis asuransi, maka penulis memberikan alternative melalui dua cara yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan serta menggunakan Teknik analisis sistematis, gramatikal dan teologis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap data-datanya sudah ada dalam UU Perbankan, namun pengaturannya tidak lengkap. Ketidaklengkapannya terletak dalam Pasal 40 UU Perbankan dimana pihak yang wajib merahasiakan data hanya bank dan pihak terafiliasi, artinya tidak termasuk perusahaan joint venture. Maka, perlu adanya pengkajian dengan cara reformulasi terhadap aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Perbankan. Kemudian terhadap DPR dengan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang agar memperhatikan masalah perlindungan tersebut. Terakhir, terhadap OJK lebih memperketata pengawasan terhadap aturan yang sudah ada sebelumnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Joint Venture, Telemarketing, Pihak Terafiliasi, Reformulasi

 

ABSTRACT

This research studies Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking regarding provisions governing the protection of clients, information provision, bank confidentiality, and security under a fiduciary body. Data misuse by the joint venture is closely related to regulations concerning bank confidentiality. These regulations involve banks and affiliated companies as parties required to keep bank confidentiality. However, in terms of the joint venture like an insurance company established by a bank and the activities organized such as telemarketing to bank clients, the regulations regarding the bank confidentiality still bear legal loopholes because the position of a bank client as an insurance policyholder is not regulated therein. The legal protections may involve both preventive and repressive actions. This research employed normative-juridical methods and statutory approaches. The data were analyzed based on systematic, grammatical, and theological techniques. The research results reveal that the regulatory provisions concerning the legal protection of the clients’ data are outlined in Banking Law, but they are incomplete, especially in Article 40 of Banking Law implying that a bank and affiliated companies, not the joint venture, are the only parties required to keep the data confidentiality. Thus, reformulation of existing legislative provisions in the banking law is required. The DPR and the president as the lawmaker should also pay close attention to the protection given, while Financial Services Authority should make the supervision stricter towards the existing regulations.

Keywords: legal protection, joint venture, telemarketing, affiliated parties, reformulation

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles