KEKUATAN PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN RI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Authors

  • Maharani Salma Hernoeputri
  • Maharani Salma Hernoeputri

Abstract

Maharani Salma Hernoeputri, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawjiaya

Jl. MT. Haryono No.169 Malang

e-mail: maharanisalma1@gmail.com

 

ABSTRAK

Penyelenggaraan pelayanan publik sudah sepatutnya menjadi tugas utama bagi pemerintah. Masyarakat diharuskan untuk mendapatkan pelayanan publik berdasarkan asas pemerintahan yang baik. Akan tetapi, masih banyak ditemui peristiwa maladministrasi oleh penyelenggara negara yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang dirasa merugikan masyarakat. Sadar akan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, yakni Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Selain mempunyai tugas sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik, Ombudsman juga mempunyai kewenangan dalam menerbitkan produk hukum yaitu menerbitkan rekomendasi. Seakan belum dirasa cukup, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menambah kewenangan Ombudsman yaitu melakukan ajudikasi khusus. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang memperoleh bahan hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pertentangan norma terjadi karena rekomendasi Ombudsman bersifat wajib, sedangkan putusan ajudikasi khusus Ombudsman bersifat final, mengikat, dan wajib. Kekuatan putusan tersebut akan menimbulkan penghapusan akses untuk melakukan upaya hukum serta bertentangan dengan kedudukan Ombudsman yang bukan sebagai lembaga peradilan. Dengan ditemukan ketidaksesuaian antar Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman terkait ajudikasi khusus, dan belum tersedianya Peraturan Presiden terkait mekanisme dan tata cara pembayaran ganti rugi ajudikasi khusus, perlu adanya beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

Kata kunci: ombudsman; ajudikasi khusus; kekuatan; akibat hukum

 

ABSTRACT

Despite the norm where public service is the responsibility of governments and the members of the public deserve good service according to good governance, maladministration is still common in society. This tendency certainly harms the people. Due to this issue, the government came up with the idea of establishing an independent body, the Ombudsman of the Republic of Indonesia, to supervise public service in Indonesia according to Ombudsman Law Number 37 of 2008 concerning Ombudsman. In addition, Ombudsman also holds the authority to produce law by giving recommendations, and Law Number 25 of 2009 concerning Public Service adds the authority to the Ombudsman to run a special adjudication. This research employed normative-juridical methods and used several legal data from some laws. Conflict of norms was sparked by the Ombudsman making the recommendations compulsory, while the results of the adjudication are always absolute, binding, and compulsory. The power of the decision leads to the abolishment of access to taking legal remedies that contravene the position of the Ombudsman as a judicial body. Due to the disharmony between Ombudsman Law, Public Service Law, and Ombudsman Regulatory Provisions concerning special adjudication and the absence of Presidential Regulation concerning mechanism and procedures of redress of special adjudication, some amendments to related laws are required.

Keywords: ombudsman; special adjudication, power, legal consequences

 

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles