PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENDARAAN RODA 3 (ODONG – ODONG) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (studi di kantor satuan lalu lintas Polres Sumenep)

Authors

  • Deni Faqih Affandi

Abstract

Deni Faqih Affandi , Lutfi Effendi , Agus Yulianto 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang

e-mail: densaditya@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Pаdа kаryа tulis ini penulis mengаngkаt isu mengenаi penegakan hukum terhadap kendaraan roda 3 yaitu odong-odong yang masih beroperasi di jalan raya Kabupaten Sumenep terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumenep. Kemudiаn jenis penelitiаn yаng digunаkаn oleh penulis yаkni penelitiаn yuridis empiris dаn menggunаkаn pendekаtаn yuridis sosiologis, sertа teori yаng digunаkаn pаdа kаryа tulis ini yаkni teori implementasi. Dаri hаsil penelitiаn sertа metode diаtаs, penulis memperoleh jаwаbаn informasi bahwa Penegakan hukum terhadap pengaturan odong-odong di Kabupaten Sumenep dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya preventif dilakukan dengan jalan program edukasi atau pun penyuluhan hukum ke masyarakat maupun dengan penindakan secara simpatik berupa teguran kepada pelaku pelanggaran tentang odong-odong baik terhadap pengemudi maupun pemilik angkutan dengan upaya pemilik kendaraan tidak beroperasi kembali di jalan raya . Upaya represif dilakukan dengan menindak secara tegas berupa penertiban atau operasi kendaraaan bermotor khususnya odong-odong dan memberikan surat tilang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, lalu lintas , angkutan jalan

 

ABSTRACT

This research aims to study the issue regarding the law enforcement concerning the three-wheel vehicle commonly called odong-odong operating on the road in the Regency of Sumenep according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport in the Regency of Sumenep. With empirical-juridical methods, socio- juridical approaches, and implementation theory, this research reveals that the control over odong-odong in the regency involves both preventive and repressive measures according to current regulations. The preventive measures took into account an educational program or counseling on law for the people or a sympathetic measure like a warning to the owners and drivers of odong-odong violating the existing regulating. This is expected to stop them from operating on the road. Repressive action involves managing the odong-odong and putting fines in place for those found still operating on the road.

Keywords: law enforcement, traffic, road transport

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles