KEKUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 3 MENTERI DALAM PEMBERHENTIAN PADA ASN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Ne

Authors

  • Daffa Rizky Septano Himawan

Abstract

Daffa Rizky Septano Himawan, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169 Malang

e-mail: daffa.himawan22@gmail.com

 

ABSTRAK 

Permasalahannya dalam SKB tiga menteri mengenai pemberhentian ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Pilihan judul itu dilatarbelakangi kekaburan norma di mana Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak ada di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), sehingga SKB Mendagri, Menpan dan RB, serta Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 Tertanggal 13 September 2018 oleh karenanya tidak tergolong kelompok Peraturan undang-undang sejalan dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 yakni “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Bahwasanya merujuk Hukum Administrasi Negara SKB 3 menteri termasuk peraturan kebijakan yang sekadar diberlakukan ke dalam ataupun yang dinamakan Circulair, tidak memiliki daya pantul keluar ataupun yang dinamakan dengan Pesyudo weet geving ataupun hukum cermin. Sehingga Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak ada pada UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), maka SKB MenPan, Mendagri dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/ SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 oleh karenanya tidak tergolong pada kelompok Peraturan undang-undang selaras dimaksudkan Pasal 1 angka 2 yaitu peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang secara garis besar menjadi pengikat dan dalam penetapan ataupun dibentuknya oleh pejabat yang mempunyai kewenangan ataupun lembaga negara lewat prosedur yang ditentukan pada Peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: SKB, Korupsi, Aparatur Sipil Negara

 

ABSTRACT

This research departs from the vagueness of norms regarding the condition where the nomenclatures of the joint decree are not set forth in Law Number 12 of 2011 concerning Legislative Drafting Article 7 Paragraph (1) and Article 8 Paragraph (1). Thus, the joint degree of the ministers of home affairs, empowerment of state apparatus and Bureaucracy Reform and the Head of Indonesian Civil Service Agency Number 182/6597/SJ, Number 15 of 2018 and Number 153/KEP/2018 on 13 September 2018 is not categorized as the legislation as stated in Article 1 point 2 implying that written laws consist of norms that are generally binding and drafted or stipulated by state institutions or authorized officials through the procedures set forth in the legislation. The joint decree is not more than just circulair with no capacity to reflect it outside, commonly dubbed pesyudo weet geving or mirror law. Thus, the joint decree along with its nomenclatures is absent in Law Number 12 of 2011 concerning Legislative Drafting Article 7 Paragraph (1) and Article 8 Paragraph (1), and this joint decree detailed above is not categorized as statutory laws. Article 1 and Article 2 are written laws bearing legal norms that are binding in terms of the stipulation or the drafting performed by authorities through the procedures outlined in the legislation.

Keywords: joint decree, corruption, state civil apparatus

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles