PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL)

Authors

  • Chatri Pratiwi Ningrum

Abstract

Chatri Pratiwi Ningrum, Faizin Sulistio, Solehuddin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: chatripratiwin@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyamaan persepsi dalam penghentian penuntutan melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta untuk mengetahui dan menganalisis justifikasi diterimanya penghentian penuntutan melalui Restorative Justice dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah sosio – legal dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dimana data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara berlandaskan purposive sampling. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa penyamaan persepsi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dilaksanakan dalam dua waktu yakni pra-pelaksanaan restorative justice dengan koordinasi antara jaksa penuntut umum yang menangani perkara dan kepala seksi tindak pidana umum, serta pasca pelaksanaan restorative justice dengan melibatkan kepala kejaksaan negeri, kepala seksi tindak pidana umum, dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah memberikan tujuh kali laporan berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, namun hanya satu perkara yang dapat dilaksanakan Keadilan Restoratif. Perkara tersebut berkaitan dengan pidana pencurian yang dikenakan rencana dakwaan pasal 362 KUHP. Alasan justifikasi perkara tersebut untuk dihentikan penuntutan berdasarkan Restorative Justice yakni syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa, dan situasi masyarakat setempat telah terpenuhi.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penuntut Umum, Persepsi

 

ABSTRACT 

This research aims to find out and identify the synchronization of perceptions in the cessation of prosecution through restorative justice at the office of the district prosecutor general of the Regency of Tegal by employing socio-legal methods in which primary data from interviews based on purposive sampling and secondary data were obtained. The research reveals that the synchronization took two stages: pre-implementation of restorative justice by conducting coordination between general prosecutors dealing with the case and the head of the general crime unit and post-implementation of the restorative justice by involving the head of the office of the district prosecutor general, the head of general crime unit and the general prosecutors that dealt with the case. The prosecutor general office of the Regency of Tegal sent seven reports in stages to the prosecutor general office of Central Java, but only one case was dealt with according to restorative justice. This theft case received the indictment plan referring to Article 362 of the Criminal Code. The justification for ceasing this case with restorative justice is that the requirement set by the law, the stage of dispute settlement, the conditions of the defendant, and the situation of the locals were fulfilled.

Keywords: restorative justice, general prosecutor, perception

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles