ANALISIS YURIDIS MAKNA PEMBERLAKUAN FRASA "SULIT PEMBUKTIANNYA" TERHADAP PENENTUAN JUMLAH HAKIM YANG MEMERIKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Authors

  • Bayu Krisna Mukti

Abstract

Bayu Krisna Mukti, Nurini Aprilianda, Galieh Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169 Malang

e-mail: bayukrisnamukti@gmail.com

 

ABSTRAK

Bahwasanya pada Pasal 44 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai frasa "sulit pembuktiannya" masih dapat dikatakan frasa yang kabur sehingga perlu terdapat analisa lebih lanjut mengenai konsep berfikir serta penjelasan kriteria terhadap frasa "sulit pembuktiannya". Ketidakpastian Pasal 44  ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, telah menimbulkan beberapa putusan pengadilan yang masih kabur terhadap frasa "sulit pembuktiannya", seperti pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl yang menetapkan tersangka Teguh Gatot Bin Endro sebagai anak yang terbukti melakukan tindak pidana. penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Apakah kriteria pemberlakuan frasa "sulit pembuktiannya" dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?  Dan Apakah kesulitan yang dihadapi oleh hakim dalam menyusun pertimbangan dan memutus perkara pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl?. Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan Analisa terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan doktrin dari ahli hokum. penulis mendapatkan hasil bahwasanya pemberlakuan frasa “sulit pembuktiannya” ini dapat didasari oleh 4 hal, yaitu terdapat anak yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun terdapat konektisitas terhadap orang dewasa yang diadili dalam 1 putusan, kemudian terdapat tindak pidana yang memang sulit untuk dibuktikan, seperti pada kebiasaannya adalah kasus pembunuhan yang sulit untuk dibuktikan. Seperti halnya pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl ini masih belum memenuhi kriteria "sulit pembuktiannya" yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 namun Pengadilan memberlakukan Majelis Hakim dalam pemeriksaannya.

Kata Kunci: Majelis Hakim, Peradilan Anak, Anak

 

ABSTRACT

The phrase “hard to prove” in Article 44 Paragraph (2) of Law concerning Juvenile Judicial System is prone to multi-interpretation, requiring further analyses. This vagueness has led to a murky court decision regarding this phrase, as in Article Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl for the case of Teguh Gatot Bin Endro proven guilty of a criminal offense. This research investigates what criteria serve as the basis of the implementation of the phrase “hard to prove” as in Article 44 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 and what factors impede judges in making considerations and delivering verdicts as in the case of Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl? this research employed normative-juridical methods by analyzing laws, case studies, and legal experts’ doctrines. From the analysis result, the research reveals that the implementation of the phrase “hard to prove” is based on four points of consideration: a child sentenced to seven-year imprisonment having something to do with an adult tried under one verdict, a criminal offense that is hard to prove such as in a hard-to-prove homicide. However, Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.kdi does not meet the “hard to prove” criteria as in Article 44 Paragraph(2) of Law Number 11 of 2012 but the court involved a panel of judges to investigate the case.

Keywords: a panel of judges, juvenile judicial system, child

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles