URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269 TAHUN 2008

Authors

  • Anita Aini Wulandari

Abstract

Anita Aini Wulandari, Istislam, Abdul Madjid

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: anitaaw28@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum normatif berupa kekosongan hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008. Dalam pasal 2 ayat (2) Permenkes tersebut mengamanatkan terkait penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur dalam peraturan tersendiri, namun sampai saat ini peraturan tersebut belum tertuang dalam suatu produk hukum. Atas kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik telah mengalami kekosongan hukum, oleh karena itu perlunya suatu regulasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memperhatikan materi muatan yang dibutuhkan serta aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pula, dalam menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik dapat memperhatikan bentuk perlindungan hukum untuk diberikan kepada pasien baik melalui sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Rekam Medis, Teknologi Informasi Elektronik

 

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal loopholes over electronic information and technology- based medical record processing in the Regulation of Health Minister of the Republic of Indonesia Number 269 of 2008, in which Article 2 requires the medical record using electronic information and technology to be independently regulated in a separate regulatory provision, while to date this regulation has not existed in a legislative product. This situation has led to the absence of legal certainty in electronic information and technology-based medical record processing. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The research results reveal that electronic information and the technology-based medical record has some loopholes. Thus, particular regulatory provisions are required to fill these gaps by considering the subject matters and rules regarding the legislation-making. To assure the legal certainty regarding this medical record processing, both preventive and repressive protection given to patients should also be taken into account.

Keywords: legal protection, medical record, electronic information technology

Published

2022-06-03

Issue

Section

Articles