KONSTITUSIONALITAS SKEMA KONTRAK COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN PRINSIP EFISIENSI BERKEADILAN DAN HAK MENGUASAI NEGARA

Abstract

Muhammad Irfan Himy, Indah Dwi Qurbani, Ria Casmi Arrsa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: irfanhilmy37@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah skema kontrak cost recovery dan gross split ditinjau dari prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara.  perbedaan skema antara kedua kontrak tersebut dalam hal pengawasan dan pembagian hasil yang menyebabkan perbedaan pemenuhan hak menguasai negara dan prinsip efisiensi berkeadilan. Atas permasalahan tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstitusionalitas skema kontrak cost recovery dan gross split ditinjau dari prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara dan Bagaimana implementasi prinsip efisiensi berkeadilan dan hak menguasai negara dalam skema kontrak cost recovery dan gross split? Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perbedaan dalam pemenuhan unsur hak menguasai negara pada kontrak cost recovery dan gross split. Pada kontrak cost recovery ditemukan bahwa unsur hak menguasai negara dipenuhi semuanya, sedangkan pada kontrak gross split unsur hak menguasai negara khususnya pengawasan tidak dipenuhi secara penuh karena dalam pembiayaan operasi hulu tidak dilaksanakan pengawasan dalam skema kontrak gross split. Sedangkan dalam hal prinsip efisiensi berkeadilan ditemukan bahwa kontrak gross split tidak memenuhi ketentuan tersebut karena didalamnya terdapat ketentuan yang melahirkan ketidakpastian hukum terkait split rate sehingga berpotensi besar dalam pelanggaran keadilan. Sedangkan dalam skema kontrak cost recovery ditemukan bahwa prinsip efisiensi berkeadilan relatif terpenuhi karena bila melihat dari indikasi kepastian hukum, semuanya tertulis secara jelas dan tegas pada klasula kontrak maupun peraturan.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Prinsip Efisiensi Berkeadilan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi

ABSTRACT

This research investigates problems regarding cost recovery and gross split contract schemes from the perspective of justice efficiency and the right to manage the state. The differing schemes in terms of supervision and profit distribution have led to different portions of the fulfillment of the right to manage the state and the principle of justice efficiency. Departing from this problem, this research aims to find out how the constitutionality of cost recovery and gross split schemes is from the perspective of the principle of justice efficiency and the right to manage the state and how this principle is implemented in cost recovery and gross split contract schemes? This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research. The research has found that the proportions of the fulfillment of the right to manage the state are different in both contracts. Cost recovery, for example, indicates that this right is fully fulfilled, while supervisory right in gross split is not fully met since the funds spent on upstream operation do not indicate any supervision in the gross split scheme. In the principle of justice efficiency, the gross split contract fails to meet this provision since there is an indication of legal uncertainty in the split rate, possibly leading to the violation of justice. In the cost recovery scheme, the justice efficiency principle is relatively met since points are outlined in both contract clauses and regulations.

Keywords: the right to manage the state, justice efficiency principle, gas and oil contract