PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2012 TERKAIT PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA BOGOR (Studi Kasus di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)

Authors

  • Aulia Rahman Adjieputra

Abstract

Aulia Rahman Adjieputra, Herlindah, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail: ayiadjieputra3005@gmail.com

 

ABSTRAK


Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan suatu hal yang wajib disediakan dalam setiap pembangunan perumahan, hal ini dikarenakan fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat digunakan oleh warga di lingkungan perumahan agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tanah dan kekayaan di dalamnya digunakan sebesar – besarnya demi kemakmuran masyarakat.Namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kota Bogor masih ada beberapa perumahan yang belum melaksanakan hingga selseai kewajibannya dalam pembangunan perumahan yaitu penyediaan dan penyerahan PSU kepada pemerintah Daerah Kota Bogor yang menyababkan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas PSU yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang telah di amanahkan dalam UUD 1945
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan populasi yang diteliti yaitu perumahan di Kota Bogor dengan sampel yang diambil adalah Perumahan Nusa Indah Residence dan Perumahan Taman Seruni sebagai objek observasi juga dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai narasumber wawancara untuk mengetahui permasalahan penyerahan PSU di Kota Bogor, peraturan perundang-undangan digunakan untuk dijadikan dasar dalam penyediaan dan penyerahan PSU. Data dianalisis melalui metode normatif kualitatif sehingga dapat mendapat kesimpulan yang diinginkan.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan penyerahan PSU di lingkungan Perumahan yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam kegiatan pembangunan perumahan di kota Bogor menhadapi permasalahan terhambatnya pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dimana trerjadi dikarenakan PSU yang dibangun oleh pengembang perumahan tidak sesuai dengan rencana tapak, makadibutuhkan waktu untuk mengembalikan PSU agar sama dengan rencana tapak, ini lah yang menyebabkan terhambatnya penyerahan PSU perumahan, permasalahan PSU yang diteliti timbul di fase penyediaan Prasara, Sarana dan Utilitas Perumahan yang terjadi dikarenakan kurangnya dana untuk membangun PSU perumahan MBR dan salah satu syarat yang belum terpenuhi oleh pengembang perumahan.Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memberikan peringatan kepada pengembang perumahan hal ini dikarenakan penyelidikan mengenai PSU yang di lakukan oleh KPK agar membujuk pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian penyerahan PSU perumahan sehingga dapat melindungi aset daerah.

Kata Kunci: Prasarana, Sarana, Utilitas, Penyerahan, Perumahan

 

ABSTRACT


Public infrastructure, facilities, and utilities must be provided in housing development for the prosperity of the dwellers, in compliance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implying that natural resources are utilized for the prosperity of the entire people. This mandate seems to be contrary to what takes place in Bogor city where the infrastructure, facilities, and utilities are not provided for the prosperity of the dwellers.
This research employed empirical-juridical methods, taking place in Nusa Indah Residence and Taman Seruni Development in Bogor city. Data were obtained from interviews to find out the issue going on in the city and legislation serving as the basis to which the transfer of the infrastructure, facilities, and utilities refers. All data were analyzed using qualitative-normative methods to gain a conclusion.
The research results have learned that the transfer in this context that serves as one of the requirements in the housing development in Bogor is facing a problem because the development is not relevant to the site plan. This situation indicates that it will be time-consuming to transfer back the infrastructure, facilities, and utilities to fit the site plan. This issue results from insufficient funding for the development of the facilities in the development as the requirement the developer has not met. A warning has been addressed to the developer and an investigation has been conducted by Corruption Eradication Commission to persuade the regional government to expedite the transfer of the housing infrastructure, facilities, and utilities to protect the regional asset.

Keywords: infrastructure, facilities, utilities, transfer, housing

Published

2022-05-18

Issue

Section

Articles