LARANGAN TINDAK PENDISIPLINAN MENGGUNAKAN UNSUR KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunga

Authors

  • Lukita Prawesti

Abstract

Lukita Prawesti, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: prawestilukita@gmail.com

 

ABSTRAK 

Tulisan ini mengangkat permasalahan terkait dengan tindak kekerasan dalam rangka bentuk pendisplinan terhadap anak yang dilakukan oleh guru yang terjadi di lingkungan sekolah di Kabupaten Tulungagung. Pemberian hukuman kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, sangat bertentangan dengan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Banyak kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Tulungagung juga bertentangan dengan pelaksanaan Tulungagung sebagai Kabupaten Layak Anak, dimana pada dasarnya dibentuknya peraturan tentang perlindungan anak tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan hukum yang berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum1 untuk anak dalam lingkungan sekolah dan juga sebagai landasan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan. Pemerintahan Kabupaten Tulungagung memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang pendidikan yang bersumber dari asas otonomi daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri, oleh karena itu pemerintahan Kabupaten Tulungagung memiliki kewenangan untuk lebih mengawasi kebijakan lembaga pendidikan yang menerapkan hukuman fisik di sekolah. Penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian Sosio Legal, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, teknik memperoleh data dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penggunaan unsur kekerasan dalam mendisiplinkan anak tidak baik untuk dilakukan secara terus-menerus karena akan menimbulkan dampak buruk yang disamping itu terdapat banyak cara positif untuk membuat anak menjadi kebih disiplin serta patuh pada peraturan di sekolah.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Pemerintahan Daerah, Sekolah

 

ABSTRACT

This research studies disciplinary measures seen as violence against children by teachers at schools in the Regency of Tulungagung. Physical violence delivered as punishment at schools contravenes the provision of Article 54 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Similar cases also occur in the regency, contravening the child-friendly-region principle, where child protection is intended to achieve justice, benefits, and certainty of law for children at school. It also serves as a fundamental that implies that children also have the right to be protected from violence. The regional government of Tulungagung has the authority to perform the management in education based on regional autonomy to run its governance. Thus, the regional government is authorized to supervise education policies that allow physical punishment at schools. This is socio-legal research employing socio-juridical methods. The data were obtained from observation, interviews, and documents and further analyzed based on qualitative-descriptive methods. The results conclude that violence given as a disciplinary measure is inappropriate since repeated violence could leave bad impacts. More positive measures could be considered to discipline children to obey rules at schools.

Keywords: child violence, regional government, school

Published

2022-05-17

Issue

Section

Articles