TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil)

Authors

  • Anaka Ahsanu Mayasha

Abstract

Anaka Ahsanu Mayasha, Agus Yulianto, Triya Indra Rahmawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: kamayasha@gmail.com

 

ABSTRAK

Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pembudidaya ikan air tawar setelah berlakunya Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bentuk upaya penerapan peraturan yang efektif menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam implementasi pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung. Selama masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi, sehingga memutuskan untuk menjadi pembudidaya ikan air tawar karena dapat dilakukan dari rumah dan meminimalisir untuk berkegiatan diluar yang beresiko. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang hanya sekedar memulai tanpa melihat aspek-aspek penting dalam berbudidaya ikan air tawar yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Maka dari itu dibutuhkan pernanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung selaku pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dibutuhkan dalam memberdayakan pembudidaya ikan air tawar sebagaimana yang tertera dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Tulisan hukum ini merupakan tulisan sosio legal dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris maka Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil tulisan adalah Dari hasil analisis tersebut dapat disebutkan bahwa implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pembudidaya ikan air tawar ini belum berjalan dengan baik sesuai karena adanya keterbatasan dalam sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran, anggaran yang didapat oleh Dinas Perikanan dirasa belum cukup dan sangat terbatas, sehingga berdampak pada belum mampunya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk menyentuh atau menjangkau para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung secara merata dan keseluruhan.

Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Pembudidaya Ikan Air Tawar, Dinas Perikanan

 

ABSTRACT

This research studies the responsibility of the Regional Government of Tulungagung regarding freshwater fish rearing following the effectuation of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish farmers. This research specifically identifies and analyzes the implementation of effective regulations of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish Farmers and impeding factors and measures taken by the regional government in the implementation mentioned. Covid-19 has affected the economy of the people, and this condition has encouraged them to decide to rear fresh water at home and minimize their risky activities outside during the pandemic. However, most people rear fish without taking into account the aspects required in fish rearing, and, consequently, they have to face losses. Therefore, this condition requires the role of the Fishery Agency in Tulungagung Regency to implement one of the agendas of the regional government in fisheries in the empowerment of freshwater fish farmers, as outlined in the provision of Article 2 of Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 3 of 2019 concerning the Empowerment of Small Fish Farmers. This is a socio-legal study employing empirical-juridical methods with primary and secondary data that were further analyzed in a qualitative method. The results indicate that the implementation of Article 2 is not optimal due to a lack of sources of funds that have not covered entire fish farmers in the Regency of Tulungagung.

 Keywords: Implementation, Public Service, Freshwater Fish rearing, Fishery Agency

Published

2022-05-17

Issue

Section

Articles