ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHI PUTUSAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM ANCAMAN PIDANA TERHADAP HAKIM YANG KORUPSI (Studi pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst)

Authors

  • Bima Bhagaskara

Abstract

Bima Bhagaskara, Abdul Madjid, Solehuddin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: bimabhagaskara.86@gmail.com

 

ABSTRAK

Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni Asas praduga tak berasalah (Presumption Of Innocence), Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakankesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (Equality Before The Law). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim beserta unsur-unsur perbuatan dari Amir Fauzi untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hakim menghukum Amir Fauzi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c UU Perubahan Kedua UU Tipikor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaborators sebagimana tercantum dalam SEMA Nomor 4  Tahun  2011 Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor Tindak Pidana (Whistle  Blower)  Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari  fakta  hukum yang  ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat  menjadi Justice Collaborator, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Meskipun telah ada aturan bahwa negara wajib mempertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman yang signifikan terhadap mereka yang bersedia menjadi justice collaborator sebagai bentuk reward terhadap keberanian dan jasa mereka membantu aparat negara dalam memerangi tindak pidana luar biasa termasuk korupsi.

Akibat hukum dari putusan nomor: 127/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Jkt.Pst. ialah mau  tidak mau terpidana menerima putusan Pengadilan Negeri dalam keadaan apapun. Pada dasarnya, putusan yang menjatuhkan pemidanaan (veroordeling) ialah putusan hakim yang memerintahkan terpidana untuk menjalani suatu hukuman yang telah terpidana perbuat sesuai amar putusan. Selain itu juga akibat dari putusan tersebut terpidana harus mempertanggung jawabkan pidananya apa yang telah terpidana perbuat secara hukum dan akibat hukum dari penerapan sanksi dibawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ialah Meskipun Hakim memiliki kebebasan termasuk dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam putusan tersebut pemidanaannya di bawah batas minimum khusus dari ketentuan yang terdapat dalam UU PTPK. 

Kata Kunci : Justice Collaborators, Pertimbangan Hakim, Korupsi

 

ABSTRACT 

As a state of law, Indonesia complies with the presumption of innocence as an essential principle that is regulated in law number 8 of 1981 of Criminal Code Procedure and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Whoever is suspected, apprehended, under arrest, or presented before the court is considered not guilty until a court decision with permanent legal force declaring the arrested guilty is issued. A court decision also refers to the principle of equality before the law. this research aims to investigate the judge’s decision along with its elements of conduct committed by Amir Fauzi to know further about the grounds and bases of the judge’s decision to sentence Amir Fauzi not according to Article 12 letter c of Law concerning the Second Amendment to Law concerning Corruption. This is a normative-juridical study employing statutory and case approaches. The research result concludes that the judge’s decision implies that the defendant is not declared as a justice collaborator as intended in Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2011 concerning Treatment for Whistle-Blowers and justice collaborators in particular criminal cases. In this case, the conditions indicate that the defendant has met the requirements that allow him to be a justice collaborator. Therefore, there should be alleviating grounds for the defendant. Although alleviating grounds for those willing to serve as justice collaborators are governed and accepted by the state as a reward, Decision Number 127/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst forces the defendant to accept the verdict given by the District Court under any conditions. Principally, the sentencing decision (veroordeling) is the decision that requires the defendant to serve the sentence following the crime committed according to the indictment. Moreover, following the court decision, the defendant has to take the liability for what he/she has committed and the judge has the freedom to sentence the defendant for committing corruption, and the verdict over the corruption case refers to sentencing under specific minimum sentencing from the provision outlined in Law concerning Corruption Eradication.

Keywords: justice collaborator, judge’s consideration, corruption  

Published

2022-04-04