EFEKTIVITAS PASAL 23 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG (Studi kasus di BPBD kepanjen kabupaten Malang)

Authors

  • Anna Brulita Tio Fani Salelenggu

Abstract

Anna Brulita Tio Fani Salelenggu, Lutfi Effendi, Agus Yulianto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: fanisalelenggu@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pasal 23 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten malang Kepanjen. Pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011  tentang penanggulangan bencana pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dimana kemudian dikatakan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa tugas dan fungsinya dilimpahkan kepada BPBD. Akan tetapi terjadi ketidaksinerginya antara peraturan BNBP dengan Peraturan Daerah Kabupaten malang Nomor 4 Tahun 2011 atau melalui kegiatan BPBD Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut belum efektif, hal ini disebabkan tidak selarasnya peraturan tersebut  apabila dibandingkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Efektivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  Lembaga Usaha

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Article 23 of Regional Regulation No. 4 Year 2011 concerning Disaster Management in Malang Regency with a case study at the Regional Disaster Management Agency of Malang Regency (hereinafter referred to as “BPBD”), Kepanjen. The local government of Malang Regency through Regional Regulation No. 4 Year 2011 concerning disaster management, the government is responsible for disaster management where it is later stated in the Regional Regulation that the duties and functions are delegated to BPBD. However, there is a lack of synergy between regulations of BNBP and Regional Regulation of Malang Regency Number 4 Year 2011 or through the activities of BPBD of Malang Regency. This research used empirical legal research with a sociological juridical approach. From the results of this study, it can be seen that the Regional Regulation Number 4 Year 2011 has not been effective, this is due to the incompatibility of these regulations when compared to the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 12 of 2014 concerning the role of business institutions in the implementation of disaster management.

Keywords: Effectiveness, Regional Disaster Management Agency, Business Institution

 

Published

2022-03-22