RELEVANSI PIDANA PERINGATAN SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Abstract

Anisa Nurul Hizati, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
email: anisanurulhzt@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh rumusan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan sanksi peringatan sebagai sanksi pidana pokok bagi anak. Dalam hal ini, anak akan diberikan sanksi pidana berupa peringatan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Sanksi peringatan sebagai pidana pokok dalam UU SPPA tidak lagi relevan dikarenakan konteks ‘peringatan’ dalam orientasi ide dasar sanksi pidana tidak memiliki makna yang sama, perkara yang melalui proses peradilan tidak efisien jika putusan yang ditetapkan hanya berupa peringatan, dan juga rumusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of Child) dan hak-hak anak. Urgensi reformulasi dari rumusan tersebut yaitu: anak akan mendapat stigma/label negatif dari lingkungannya, anak akan kesulitan kembali ke dalam lingkungannya karena stigma/label tersebut, kelak dewasa anak akan kesulitan mendapat pekerjaan karena jejak/riwayat hidupnya (sebagai mantan narapidana) sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupannya.

Kata Kunci: Relevansi Pidana Peringatan, Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

 

ABSTRACT

This research departs from the formulation of a sanction in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime (henceforth referred to as UU SPPA), highlighting a warning on a criminal offense as a liability. This research employed statutory, conceptual, and comparative approaches, revealing that the warning given as a sanction set forth in UU SPPA is no longer relevant since the context of ‘warning’ in the perspective of the basic principle of criminal sanctions does not bear similar meaning. Cases decided at court should not be imposed only based on warning as a sanction, adding to the fact that this approach contravenes the principle of the best interest of the child and the child’s rights. The reformulation of this law needs amending or children concerned will be stigmatized in their society. Later when they grow up, they may face another hurdle where jobs are hard to get due to their criminal record, and this surely ruins their future.

Keywords: relevance of warning as a sanction, as a primary sanction in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime