MASS DATA COLLECTION: PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS OLEH BPJS KESEHATAN DITINJAU MELALUI ASAS LEGALITAS

Abstract

Jeremya Chandra, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169, Malang

e-mail: jeremyachandra@student.ub.ac.id

jeremyachandra@gmail.com

 

ABSTRAK

Data kesehatan adalah data sensitif yang berisi informasi kesehatan seseorang. Pengungkapan informasi kesehatan berkaitan langsung dengan kompetensi seseorang. Pemilik data yang datanya medisnya terbuka juga kemungkinan besar mendapatkan stigma dan diskriminasi dari lingkungan. Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan data rekam medis, tetapi peraturan tersebut tidak secara komprehensif mengatur hak-hak subjek data.

Indonesia memiliki asuransi kesehatan nasional yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk beroperasi BPJS diberikan legitimasi untuk mengakses rekam medis, tetapi dasar legitimasi tersebut tidak meenyebutkan BPJS secara eksplisit. Istilah yang digunakan hanyalah “badan hukumâ€.

Kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik yang memiliki kewenangan akses terhadap rekam medis juga mendatangkan beberapa permasalahan. Selain tidak ada aturan perlindungan data yang komprehensif. Data tersebut juga kemungkinan besar dapat dieksploitasi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu. Penelitian ini melihat potensi penyalahgunaan data oleh negara dan memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada kepentingan individu dan menjamin hak-hak subjek data secara penuh.

Kata kunci: Rekam Medis, BPJS, Perlindungan Data

 

ABSTRACT

Health medical report is quite a sensitive piece of information regarding the health conditions of an individual. This information is directly related to the competence of an individual. The data owners whose medical record is accessible by certain parties may also be at risk of stigma and discrimination in their society. Indonesia has several regulations governing the protection of medical records, but these regulations do not comprehensively govern the rights of the subjects of the data.

Indonesia has national health insurance known as BPJS that is authorized to access medical records but it does not clearly mention the authority given regarding the legitimation; it only refers to the term ‘legal entity’.

The position of the BPJS as the public legal entity that holds the authority to access medical records also leads to several issues, and no comprehensive data protection is given. The data known is prone to exploitation due to overlapping authorities among individuals. This problem can be resolved through legislation, focusing mainly on individual interest and a comprehensive guarantee of the rights of the data subjects.

Keywords: medical record, BPJS, data protection