PENGATURAN BEA METERAI ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN PERJANJIAN E-COMMERCE BERBASIS MARKETPLACE DI INDONESIA

Abstract

Ellenora Alifia Wahyudhi, Setiawan Wicaksono, Ranitya Ganindha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: ellenoraaw@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan apa saja yang menjadi urgensi pada Pengaturan Bea Meterai Elektronik Dalam Dokumen Perjanjian E-commerce Berbasis Marketplace di Indonesia, serta bagaimana pengaturan Bea Meterai Elektronik yang tepat agar dapat memaksimalkan potensi pajak baru ini serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap subjek dalam perjanjian elektronik yang akan menggunakan dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan bahwa terdapat kekaburan hukum dalam pengaturan Bea Meterai Elektronik di Indonesia karena belum adanya pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang bagaimana pemungutan pajak dokumen elektronik agar potensi pajak yang ada dapat terserap dengan baik serta dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian elektronik tersebut. Peneliti juga memberikan beberapa pilihan pengaturan yang dapat diadaptasi dari perbandingan dengan negara lain dalam pengaturan bea meterai elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: Bea Meterai Elektronik, Pajak, Perlindungan Hukum, e-commerce, Marketplace

 

ABSTRACT

This research delves into the urgency in regulating electronic stamp duty in marketplace-based e-commerce agreement documents in Indonesia and how this principle is regulated to optimize the potential of the new tax and to provide certainty and legal protection to the subjects involved in the e-agreement as evidence at court. With a normative juridical method, statutory, analytical, and comparative approaches, this research reveals that the regulation regarding the e-stamp duty is unclear and not firm since no specific regulation governs this matter to help provide legal certainty and protection for all parties involved in the contract. This research also offers some options that can be adopted from the comparison between the regulation regarding stamp duty in other countries and the regulation in Indonesia.

Keywords: Electronic Stamp Duty, Tax, Legal Protection, E-commerce, Marketplace