BEIJING CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS RELATING TO CIVIL AVIATION SEBAGAI KERANGKA HUKUM BARU DALAM MENCEGAH ANCAMAN KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL

Abstract

Stephanus Karmel NK, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo

e-mail: stefanuskarmel.12@gmail.com

 

ABSTRAK

Pengadopsian Konvensi Beijing 2010 adalah hasil dari upaya kolektif masyarakat internasional untuk memperbarui kerangka hukum untuk keamanan  penerbangan. Singkatnya, sesuai dengan motif yang disebutkan di atas, instrumen  hukum  baru di bidang penerbangan sipil telah muncul dengan ketentuan penting tertentu mengenai keamanan pesawat dalam penerbangan. Sehingga dirasa perlu untuk meninjau dan menganalisa peran Konvensi Beijing dalam mencegah ancaman terhadap penerbangan sipil.

Menjadi sangat menarik untuk menyoroti bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Konvensi Beijing 2010[1].Namun, hingga saat ini, Indonesia belum juga melakukan ratifikasi Konvensi tersebut. Peraturan Indonesia terkait Penerbangan Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Sipil sebagai rujukan ketentuan hukum nasional di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dimana perubahan tersebut terjadi karena perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana peran Konvensi Beijing 2010 dalam mencegah ancaman keamanan dalam penerbangan sipil, Bagaimana kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Beijing 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1. Konvensi Beijing 2010 yang baru, menjamin siapapun dapat dibawa ke pengadilan atas peran mereka dalam serangan penerbangan sipil, termasuk mereka yang berpartisipasi baik itu sebelum, selama dan setelah tindakan tersebut.; 2. Melihat dari hukum penerbangan di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum nasional sudah setingkat lebih lengkap jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Konvensi Beijing tahun 2010.

Kata Kunci: Keamanan, Penerbangan, Sipil

 

ABSTRACT

The adoption of Beijing Convention 2010 is the result of collective efforts of international members of public to renew the legal framework concerning aviation security. In brief, the new instrument of law in civil aviation emerges with some underlying principles of safety in aviation. Thus, this is considered essential to study and analyze the role of Beijing Convention to avert threats to civil aviation.

It is interesting to closely observe the condition where Indonesia is one of the states signing Beijing Convention 2010, but to date, Indonesia has not ratified the convention. The regulations concerning Civil Aviation are governed in Law Number 1 of 2009 concerning Civil Aviation as a reference to the provisions of national law in Indonesia. Law Number 1 of 2009 replaced Law Number 15 of 1992 concerning Aviation, where this change has been triggered by the development and the need of the system these days.

This research is focused on investigating what is the role of Beijing Convention 2010 in averting the threats to civil aviation security? and what is the interest of Indonesia in ratifying Beijing Convention 2010? This research was conducted based on a normative-juridical method.

The research reveals that 1. The new 2010 Beijing Convention has several regulatory provisions aiming to prevent all forms of threats to civil aviation security. Those provisions are an extension of the matters formerly not regulated in the Convention or Protocol regarding civil aviation security. That is, Beijing Convention 2010 has an essential role in preventing threats to civil aviation; 2. From the perspective of aviation law in Indonesia, the provisions of national law are a level better than international law in Beijing Convention 2010 in terms of its coverage. Thus, in response to the interest to ratify the Beijing Convention 2010, Indonesia does not need to ratify Beijing Convention 2010 at the moment.

Keywords: security, aviation, civil