IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP UPAYA REDISTRIBUSI TANAH DALAM REFORMA AGRARIA

Abstract

Ein Isabel Sudarman, Imam Koeswahyono, Fitri Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: ein_isabel@gmail.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta menganalisis implikasi kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap upaya redistribusi tanah dalam Reforma Agraria. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan metode interpretasi historis dan hermeneutik. Hasil Penelitian menunjukkan kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 masih bergantung pada dianutnya sistem pengakuan bersyarat dan bertahap bagi pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan implikasi kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap upaya redistribusi tanah dalam Reforma Agraria ialah menempatkan Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat dalam posisi rawan akan penyalahgunaan sifat privat Hak Komunal berupa pemberian izin pemanfaatan lahan kepada perusahaan besar yang berpotensi mendegradasi unsur-unsur Hak Ulayat.

Kata Kunci: hutan, masyarakat, adat, pengaturan

 

ABSTRACT

This research aims to analyse the legal standing of land under ulayat right following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 and to analyse the implication of the legal standing of the right following the Decision on land redistribution in agrarian reform. This normative legal research employed statutory and historical approach, and the data obtained was analysed based on historical and hermeneutic interpretation. The research result indicates that the legal standing of the land under ulayat right as mentioned requires the adat forest to be separated from state forest, and the implementation still relies on conditional recognition, and the confirmation given by the adat people takes some stages. The implication of the legal standing of the ulayat right following the Constitutional Court Decision on the redistribution of the land in agrarian reform is that it will possibly make the adat forest and its indicative vulnerable to misuse for private interest of communal right, in which this vulnerability may lead to the issuance of permit for giant companies to utilize the forest, degrading the elements of ulayat rights.

Keywords: forest, adat people, agrarian reform