PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG ASETNYA DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Abstract

Cagiva Mirage Annisa Dreeskandar, Suhariningsih, Amelia Sri Kusuma Dewi

 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169 Malang

e-mail: giva.cagiva@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kejelasan pertimbangan hakim dalam menjatuhi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang objek jaminan pihak ketiga yang asetnya digunakan sebagai objek jaminan utang debitor pailit merupakan bagian dari harta pailit. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hak dari kreditor separatis atas jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan. Hasil penelitian ini menyimpulkan ratio decidendi hakim tidak tepat memasukan objek jaminan atas nama Halim Wijaya sebagai harta pailit hal ini didasari dengan mengacu pada Pasal 21 UUK yang telah mengatur ketentuan ruang lingkup harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit dan yang diperoleh selama kepailitan serta didasari oleh Pasal 6 angka 4 huruf a poin ke-4 Perdirjen KN 2/2017, objek jaminan atas nama pihak ketiga tidak dapat dimohonkan dalam pelaksanaan lelang harta pailit. Sehingga sudah sepatutnya objek jaminan kebendaan dikecualikan dari harta pailit, hal ini didasari atas hak separatis yang dimiliki kreditor pemegang hak jaminan yang dapat mengesekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 UUK. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga, Kepailitan, Hak Istimewa, Harta Pailit

 

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze whether the judge’s consideration in delivering according to Commercial Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst is relevant to the positive law governing an asset as part of the bankrupt asset and as loan security to guarantee the loan of the debtor who is declared bankrupt. This research is also intended to find out the right a secured creditor has for this object as security over bankruptcy. The ratio decidendi is that the inclusion of the object set as security on behalf of Halim Wijaya into a bankrupt asset is deemed an inappropriate step to be taken by the judge. This consideration refers to Article 21 of UUK that governs the provisions regarding the scope of bankrupt assets including all the debtor’s assets when he/she is declared bankrupt at court and the assets obtained during bankruptcy, and it is also based on Article 6 number 4 letter a point 4 of Perdirjen KN 2/2017; the security on behalf of the third party cannot be proposed for an auction. Thus, it is important that the security be excluded from the bankrupt assets, as in accordance with the right held by a secured creditor who has the security that could implement the execution as if there were no bankruptcy as in Article 55 paragraph 1 of UUK. This research employed normative-juridical method, statutory, and case approaches.

Keywords: security object of the third party, bankruptcy, prerogative, bankrupt assets