KEABSAHAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BIDANG INDUSTRI DI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN GRESIK

Abstract

Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang,Jawa Timur, 65145,

Telepon +62341553898, Fax +62341566505, hukum@ub.ac.id

E-Mail : xavieraqds@ub.ac.id

Abstract

Permit issuance often contravenes spatial planning guidelines especially regarding strategicregional planning, and this is obvious in the case as intended in High Court Decision ofGresik Number 15/Pdt.G/2019/PN Gsk. PT Kawasan Industri Gresik received Decision LetterNumber 503.01/19/IL/437.74/2014 regarding location permit that is not in harmony to theLocal Regulation of the Regency of Gresik Number 8 of 2011 concerning Spatial Planningof the area of Gresik 2010-2030 with general binding force. This research analyses thelegality, legal consequences, and legal remedies over this location permit issuance. Withnormative method and statutory approach, this research has found out that the decisionletter issued on 23 May 2014 is a valid decision issued by state administration, as it isrelevant to the praesumptioiustae causa principle. The possible legal consequence is thatthis decision may be declared invalid and this invalidity may bring further to lawsuit filedto Administrative Court in Surabaya within 90 days following the issuance of the decisionletter. This decision letter is deemed to expire, and due to the loss caused, lawsuit withinthe scope of private law could take place.

Keywords: location permit, industry, licensing law, spatial planning, Regency ofGresik

 

Abstrak

Penerbitan perizinan lokasi pembangunan sering kali tidak sesuai dengan pedomanpenyelenggaraan tata ruang suatu daerah khususnya dalam pelaksanaan penataankawasan strategis salah satu kasusnya yaitu  terdapat dalam Putusan Pengadilan NegeriGresik Nomor 15 / Pdt. G / 2019 /PN Gsk. PT. Kawasan Industri Gresik memperoleh SuratKeputusan 503.01/19/IL/437.74/2014 Tentang Izin Lokasi yang mana subtansi nya tidakharmonis dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 sebagai norma hukumyang mengikat umum.  Penelitian ini untuk menganalisis keabsahan, akibat hukum, sertaupaya hukum atas pemberian Izin Lokasi. Metode penelitian yang di gunakan adalahpenelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Hasilnya Surat KeputusanBupati Gresik Nomor 503.01/19/IL/437.74/2014 Tentang Izin Lokasi yang dikeluarkan padatanggal 23 Mei 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah menurutwewenang yang mana sesuai dengan asas praesumptio iustae causa yang berakibat hukumdapat di nyatakan tidak sah atau di batalkan dengan cara mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara di Kota Surabaya pada jangka waktu 90 hari setelah suratkeputusan tersebut di keluarkan. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor503.01/19/IL/437.74/2014 Tentang Izin Lokasi telah daluwarsa, maka dapat mengajukangugatan perdata atas kerugian secara materiil.

Kata Kunci : Izin Lokasi, Industri,  Hukum Perizinan, Tata Ruang, KabupatenGresik