POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM KONSEP PARLEMEN BIKAMERAL PASCA PENETAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Abstract

Rezzy Akbar Yudoprakoso, Riana Susmayanti, Ria Casmi Arrsa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: rezzyakbary@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan undang-undang merupakan amanat konstitusi, sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945. Namun, dalam prakteknya, kewenangan yang dimiliki oleh DPD ini hanya terbatas pada tahap membahas saja, bukan mengajukan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bisa dikatakan merupakan kemajuan bagi DPD. Putusan tersebut kemudian dituangkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, di dalam undang-undang tersebut, terdapat poin-poin pelemahan terhadap kewenangan DPD dan juga diskriminasi hak dibandingkan dengan DPR. DPD mengajukan lagi judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014 yang menguatkan kembali kewenangan DPD sesuai dengan jiwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Dari Putusan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yang memperluas kewenangan DPD menjadi mengevaluasi rancangan peraturan dearah. Namun, sekalipun sudah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan DPD dalam politik pembentukan undang-undang masih sangat lemah. Konsep bikameralisme lunak yang dianut Indonesia, menyebabkan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang menjadi hanya terbatas sebagai colegislator. Lebih jauh lagi, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, kinerja legislasi DPD masih tertinggal dibanding DPR.

Kata Kunci: DPD, Politik Hukum, Bikameralisme, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

ABSTRACT

The authority of the Regional Representative Council in the formulation of laws is a constitutional mandate, in accordance with Article 22 D of the 1945 Constitution. However, in practice, the authority possessed by the DPD is limited to the discussion stage, not proposing. The existence of the Constitutional Court Decision Number 92 / PUU-X / 2012, can be said to be an advancement for the DPD. This decision was then outlined in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3). However, in this law, there are points of weakening the DPD's authority and also discrimination in rights compared to the DPR. DPD filed another judicial review of Law Number 17 of 2014 and a Constitutional Court Decision Number 79 / PUU-XII / 2014 was issued which reaffirmed the DPD's authority in accordance with the soul of the Constitutional Court Decision Number 92 / PUU-X / 2012. From this decision, Law Number 2 of 2018 was born, which expanded the DPD's authority to evaluate the draft regional regulations. However, even though it has been accommodated in the statutory regulations, the DPD's authority in the politics of constitutional formation is still very weak. The concept of soft bicameralism adopted by Indonesia has caused the DPD's authority to be limited in the formation of laws as co-legislators. Furthermore, after the Constitutional Court Decision Number 92 / PUU-X / 2012, the performance of DPD legislation still lags behind that of the DPR.

Keywords: DPD, Politics of Law, Bicameralism, Constitutional Court Decision Number 92 / PUU-X / 2012