Upaya Hukum Pembeli Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Kepala Desa Selaku PPAT Sementara Yang Tidak Ditunjuk Badan Pertanahan Nasional

Abstract

Bramastyo Endar Santoso

 

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145. Telp. (0341) 553898, Fax (0341) 566505

Email : bramtyosantos@gmail.com

 

Abstract

This research discusses the legal remedy taken by a buyer over sale deed issued by a village head acting as a Land Deed Official not officially appointed by National Land Agency and specifically identifies and analyses the legal force embedded to sale deed of land issued by the village head and describes the legal remedy over the case. Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration implies that conveyance of right to land requires an authentic deed issued by an authorised Land Deed Official, or the transfer of the right cannot be approved without following appropriate requirement. What the village head has committed leads to a legal consequence over the land deed he issued. This is a normative legal research supported by primary and secondary data, and the analysis of library research. The data was further analysed by means of legal interpretation. However, the legal force of sale and purchase of the land is still deemed to be valid since it complies with the regulations in Basic Agrarian Law, where it requires the transaction to involve cash, clear and real action, in addition to the fact that it also meets the requirement in sale and purchase as stated in Article 1320. On the other hand, this sale and purchase deed is deemed to be invalid since it is approved of by the village head as an unauthorised official. When this is the case, the measure to settle the issue may involve arranging a meeting with both the village head and the party who sells the land, and a written statement with a stamp has to be provided, stating that the transfer of right to land takes place between two parties. The statement requires signatures of the parties involved before the presence of people who are knowledgeable about law. This written agreement serves as the basis for the issuance of land deed before the presence of a Land Deed Official.

 

Keywords: legal remedy taken by buyer, village head, temporary land deed official,not appointed

 

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas upaya hukum pembeli atas Akta Jual Beli Tanah yang dibuat Kepala Desa selaku PPAT Sementara tanpa penunjukan Badan Pertanahan Nasional. Tujuan penulisan jurnal adalah mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan hukum Akta Jual Beli Tanah yang dibuat Kepala Desa selaku PPAT Sementara tanpa penunjukan Badan Pertanahan Nasional selain itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana upaya hukum pembeli atas Akta Jual Beli Tanah yang dibuat. Pengaturan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur peralihan hak atas tanah perlu akta otentik yang dibuat PPAT yang berwenang. Sehingga peralihan Hak Atas Tanah tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan. Perbuatan hukum Kepala Desa selaku PPAT Sementara yang tidak ditunjuk pejabat berwenang berakibat hukum atas Akta Jual Beli Tanah yang dibuat. Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif. Tulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, hasil proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik intepretasi hukum. Hasil tulisan adalah Kekuatan hukum perjual belian tanah tersebut tetap sah, karena dipenuhinya syarat sahnya jual beli menurut UUPA yaitu syarat materiil bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320. Sedang kekuatan Akta Jual Beli Tanah tersebut tidak sah karena dibuat bukan oleh pejabat berwenang. Upaya yang dilakukan pembeli dengan menghadap Kepala desa, berikut pihak penjual. Kemudian dibuat Surat Keterangan bermaterai menyatakan telah terjadi peralihan tanah daripada para pihak. Surat Keterangan ditandatangani para pihak dan disaksikan dua orang saksi yang cakap hukum. Surat Keterangan tersebut menjadi dasar dibuatnya Akta Jual Beli ke PPAT.

Kata kunci : upaya hukum pembeli, akta jual beli tanah, kepala desa, PPAT Sementara, tidak ditunjuk