ANALISIS URGENSI PENGATURAN AKUSISI ASET DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Abstract

Muhammad Haris Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

Email : mhariscs09@gmail.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah mengenai pengaturan akuisisi aset dalam hukum perdata bisnis, yang mana pada saat diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2007 tidak diatur bahkan tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena akuisisi yang dikenal hanyalah akuisisi saham saja. Permasalahan muncul pada saat adanya tindakan korporasi akusisi aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia sehingga pada saat itu terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan akuisisi aset. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan akusisi aset dalam mengisi kekosongan hukum persaingan usaha di indonesia. Berdasarkan hal di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah urgensi pengaturan akuisisi aset dalam hukum persaingan usaha? 2. Bagaimana pengaturan akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan pengaturan dalam hukum persaingan usaha ke depan setelah dibentuknya Perkom No. 3 Tahun 2019? Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan akusisi aset apabila tidak di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan serta landasan akademis perlu di aturnya akusisi aset dan membandingkan dengan Singapura yang telah dahulu terdapat regulasi akusisi aset, maka dari itu indonesia perlu mengatur hal tersebut agar terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat

Kata Kunci : urgensi pengaturan aset dalam hukum persaingan usaha

 

ABSTRACT

This research studies an issue regarding the regulation of asset takeover in business civil law, where this takeover is not regulated or even not recognised in the Law Number 5/1999 and Law Number 40/2007, but those laws only regulate the share takeover. The issue emerged when there was asset takeover from Uber Indonesia to Grab Indonesia, leaving only legal loopholes over asset takeover. Therefore, regulation regarding asset takeover is considered essential to fill the legal loopholes in business competition in Indonesia. This research is focused on the following research problems: 1. What is the urgency in regulating asset takeover concerning business competition law? 2. How should the takeover be regulated in Law Number 5/1999 and how should the regulation regarding business competition be in the future after the establishment of PERKOM Number 3/2019? The research result learns that it is essential that asset takeover be compared to that in Singapore when it is not regulated in the law or in any academic fundamentals. Therefore, Indonesia is required to regulate this issue to bring supportive business climate through fair business competition.

Keywords: urgency in asset regulation in business competition law