KONSEPTUALISASI PENGATURAN MENGENAI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGGUGAT LEGAL STANDING TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Authors

  • Elsa Yolanda Febiola

Abstract

Elsa Yolanda Febiola, Sihabudin.,S.H.,M.H, Shanti Riskawati., S.H.,Mkn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang

Email : Febiola615@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptualisasi kewenangan OJK dalam Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 30 Ayat 1 Huruf b yang berbunyi Mengajukan gugatan; 1.untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.†Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detail dan memberikan konklusi mengenai hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa OJK memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. OJK sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen yang melakukan tindakan-tindakan perlindungan konsumen dengan dasar hukum setingkat Undang-undang jelas menunjukkan kedudukan hukum nya. Karena OJK sebagai pihak yang mewakili konsumen dan sebagai otoritas yang melakukan gugatan, baik berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan maupun berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK mensyaratkan kerugian dalam jumlah besar yang dapat mengajukan gugatan legal standing.

Kata Kunci : Konseptualisasi, Kewenangan Legal Standing Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen

Abstract

This research is aimed to find out the conceptualisation of the power held byFinancial Services Authority as governed in Law Number 21 of 2011 concerningFinancial Services Authority Article 30 Paragraph 1 Letter b stating“Filing a lawsuit: 1. To claim back the asset owned by the party disadvantaged byopposite party under the condition that the asset is either under the control of theopposite party or under another hand not in good faith; and/or 2 to requestcompensation from the opposite party to be paid to a consumer and/or to FinancialServices Authority over violation of the legislation in financial services sector.†Thisresearch was conducted based on normative juridical method, statutory, and analyticalapproach to analyse the research problems according to the norm and legal principlesthat are in place. The results of analysis were further elaborated and a conclusion wasobtained. The research result has found out that Financial Services Authority holds alegal standing to file a lawsuit in a court of law. Financial Services Authority is anindependent government institution giving protection to its consumers according tolegal principles equal to Law because this authority stands on behalf of its consumersand serves as the party filing the lawsuit according to Law Number 21 of 2011concerning Financial Services Authority or Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection, where the latter suggests that the case should involve a hugeloss to allow lawsuit over legal standing.Keywords: conceptualisation, the power of legal standing held by Financial ServicesAuthority, Financial Services actors, consumer protection

Published

2021-02-19

Issue

Section

Articles