URGENSI PENGATURAN SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 38 DAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Abstract

Cempaka Arumsari, Bambang Sugiri, Alfons Zakaria

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

E-mail: cempakarum50@gmail.com

Abstrak

Belum adanya pengaturan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadappelanggaran Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai kejahatan yang dapatmenimbulkan kerugian keuangan negara, perlu dicegah dengan penjatuhan sanksi yangmengutamakan kepentingan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan danpendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh urgensi pengaturansanksi pengembalian kerugian keuangan negara. Pertama, untuk menghindarkantimbulnya kerugian tambahan atas tindak pidana tersebut. Kedua, untuk meningkatkanefektivitas penerimaan negara. Ketiga, akan menciptakan kepastian hukum terhadapsanksi pengembalian kerugian keuangan pada negara. Alternatif pengaturan sanksipengembalian kerugian keuangan negara yang dirumuskan ialah, pengembaliankerugian keuangan negara berupa pidana denda yang dapat dibayar secaramengangsur, perampasan harta benda/kekayaan milik terdakwa, dan pidana kurunganpengganti yang lamanya disesuaikan dengan memperhitungkan kerugian keuangannegara di bidang perpajakan yang belum dibayar. Berdasarkan hal tersebut, pengaturansanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pelanggaran Pasal 38 danPasal 39 Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang KUP dapatdilaksanakan dan bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam perundang-undangan diIndonesia.

Kata kunci: Urgensi, Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Perpajakan

 

Abstract

Violation of Article 38 and Article 39 of Law concerning the third Amendment to lawconcerning General Provision and Taxation Procedures requires sanction for the interestof the state regarding the loss the state has to take. This research employed normativejuridical research method, statutory and conceptual approach. From the above method,the urgency in regulating sanction regarding paying back the state due to the loss isaimed to ward off any additional loss, to increase the effectiveness of incoming cash tothe state, and to provide legal certainty regarding the sanction. The sanction can involvefine that can be paid in instalments, seizure of assets owned by the defendant, orimprisonment according to the amount of tax unpaid. This sanction can be imposed andis not considered new in laws and regulations in Indonesia.

Keywords: urgency, sanction regarding paying back the state’s loss, taxation