PENERAPAN PASAL 8 ayat (6) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERKAIT UPACARA ADAT RAMBU SOLO (Studi di Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara)

Authors

  • Reformanto Balebu Singkali

Abstract

Reformanto Balebu Singkali, Lutfi Effendi, Sudarsono

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: revomanto.rm@gmail.com

 

ABSTRAK

Terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah yang aktif melakukan kegiatan kebuyaan merealisasikannya melalui upacara pemotongan hewan yang biasa disebut dengan Upacara Adat “Rambu Soloâ€. Akan tetapi dalam pelaksanaan peraturannya, yaitu yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sampai saat ini belum berjalan secara efektif karena Pemerintah belum menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah menegaskan fungsi dari retribusi yang sesungguhnya agar tercapai keadilan untuk masyarakat daerah Kabupaten Toraja yaitu menegaskan bahwa fungsi restribusi yang sesungguhnya ialah pembayaran atas pelayanan jasa yang sesuai yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini mengusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah terkait dan memberikan fasilitas yang semestinya berupa alat pendukung yang dapat digunakan dalam pelaksanaan upacara adat terkait, serta Pemerintah dapat memperkuat pengawasan terkait pemberian fasilitas dalam pelaksanaan upacara adat agar supaya penarikan retribusi Rumah Potong Hewan tepat sasaran. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan dapat berjalan maksimal dengan memeratakan penyuluhan mengenai Perda tersebut terhadap masyarakat daerah Toraja Utara, khususnya kecamatan Sanggalani, sehingga masyarakat juga mendapatkan haknya berupa fasilitas upacara adat Rambu Solo secara merata.

Kata Kunci: Penerapan Peraturan Daerah, retribusi, upacara adat

 

ABSTRACT

As part of regional autonomy, the Regency of North Toraja often holds traditional ceremony of slaughtering an animal for food as part of Rambu Solo, a traditional event in the regency, but the use of the slaughterhouse is subject to levies as governed in Article 8 paragraph (6) of Regional Regulation of the Regency of North Toraja Number 15 of 2011 concerning levies imposed on the use of slaughterhouse although its implementation is seen ineffective since the local government has not provided the facilities supporting the traditional ceremony of Rambu Solo. This research is aimed at asserting the function of the levies to enforce justice for the people in the Regency of Toraja. It is essential that the levies be collected on the grounds of proper services given by the government. The government is proposing revision to the regional regulation and the provision of supporting infrastructure for the traditional ceremony is to be taken into account by the government. Moreover, supervision over the provision of the facilities to support the traditional ceremony by the government also needs to be conducted to assure that this provision is appropriately addressed. To conclude, the regional regulation can be more effectively implemented as long as introduction to the regional regulation is given to the whole people of the society in the area, especially those in North Toraja, the District of Sanggalani to assure even and fair distribution of facilities for the traditional ceremony of Rambu Solo.

 

Keywords: implementation of regional regulation, levies, traditional ceremony

Published

2021-02-04

Issue

Section

Articles