IMPLIKASI YURIDIS PENGECUALIAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PASAL 35 AYAT (1) HURUF A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Abstract

Aulia Rahmah Yuliana, Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum., Dr. ShintaHadiyantina, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan

MT. Haryono Nomor 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Telepon: +62 341 553898 | Fax: +62 341 566505 | e-mail: hukum@ub.ac.id

e-mail: aulyuliana@gmail.com Telp. 083048550465

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dan implikasi yuridis pengecualian izin lingkungan menurut pasal 35 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenispenelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan danpendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan penafsiranmenggunakan penafsiran gramatika, dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 35ayat (1) huruf a Pelaku Usaha tidak memerlukan izin lingkungan dan pada pasalberikutnya dijelaskan bahwa Pelaku Usaha hanya memerlukan RKL-RPL rinciberdasarkan kawasan. Pada kawasan industri segala hal mengenai prosedur danpengawasan diatur secara terperinci didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalamKerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik, sedangkantidak demikian dengan kawasan ekonomi khusus Hal tersebut dapat menimbulkancelah kerusakan lingkungan dikarenakan belum adanya aturan mengenai prosedurdan pengawasan RKL-RPL rinci kawasan ekonomi khusus. Hal tersebut menimbulkankekaburan hukum dikarenakan aturan yang belum merata dan jelas di dalam Pasal35.

Kata kunci: Implikasi yuridis, kawasan ekonomi khusus, oss

Abstract

This research studies ratio legis and juridical implication of exclusion ofenvironmental permit according to Article 35 paragraph (1) letter a of GovernmentRegulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business PermitService. Normative juridical method was used along with statutory and conceptualapproach. Research data was analysed by means of grammatical and systematicapproaches. The research result indicates that Government Regulation Number 24 of2018 concerning Electronic Integrated Business Permit service Article 35 paragraph(1) letter a seems to dismiss the requirement of RKL-RPL according to particularregions. In industrial area, for example, procedure and supervision are thoroughlygoverned in the Regulation of Industrial Minister Number 15 of 2019 concerningIssuance of Industrial Business Permit and Expansion Permit in electronic IntegratedBusiness Permit Framework, but not for Special Economic Zone (SEZ). This situationhas left a space for environmental damage since there is no thorough regulationgoverning the procedure and supervision of RKL-RPL for SEZ. This unclear regulationalso has led to vagueness of norm.