ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZEEI

Abstract

Arimbi Silvia Fanani, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.,

Fines Fatimah, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang

Email: silviafanani87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mana terdapat perbedaan penafsiran pada hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di ZEEI apabila tidak ada perjanjian antar negara. Maka perlu diteliti apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing putusannya serta apa implikasi hukum apabila terpidana tidak membayar denda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan penjatuhan pidana yang dimaksud adalah penerapan kurungan pengganti denda. Hakim berpendapat bahwa kurungan pengganti denda dapat diterapkan sebagai alternatif pidana apabila terdakwa tidak membayar denda, namun disisi lain hakim berpendapat bahwa kurungan pengganti denda tidak dapat diterapkan karena mencederai amanat United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Implikasi apabila terpidana tidak mampu membayar denda, sanksi pidana tidak dapat diganti dengan kurungan pengganti denda. Untuk menerapkan efek jera maka dapat dilakukan upaya perampasan/pemusnahan kapal ikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

 

ABSTRACT

This research is aimed to analyse the judges’ consideration over sentence imposed on a foreigner due to fishery crime taking place within Indonesian Exclusive Economic Zone. The decisions seem to have been differently interpreted related to the provision of Article 102 of Law Number 31 of 2004 concerning Fishery implying that jail sentence cannot be imposed for the criminal committing a crime committed within Indonesian Economic Exclusive Zone when no agreement between two countries is arranged. This research, therefore, looks into the main consideration of the judges to sentence the criminal in each decision and what legal implication may arise when the criminal fails to pay the fine. This research was employed based on normative juridical method, case, and statutory approach. The legal materials were obtained from library research, followed by analysis based on interpretation method. The research result has found out that the difference lies on the jail sentence that replaces fine. The judge implies that jail sentence can be imposed when the criminal fails to pay the fine, but the other judge goes against this notion since this decision contravenes the mandate given in the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, implying that failure of paying fine is irreplaceable with imprisonment. To deter the parties involved in the crime, seizing or destroying the fishing boats facilitating the crime can be applied.

 

Keywords: judges’ consideration, fishery crime, Indonesian Exclusive Economic Zone