EFEKTIVITAS PASAL 29 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN USAHA HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tul

Abstract

Muhamad Pandu Karisma, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha

 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: pandukrsmm@gmail.com

 

 

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Dapat dilakukan oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang jumlah populasi penduduk cukup banyak. Banyaknya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang bergerak pada pembudidayaan ikan air tawar menunjukan bahwa sektor perikanan yang ada di Kabupaten Tulungagung melakukan perkembangan. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Tulungagung wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Kemudian berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perijinan dikenakan sanksi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi izin usaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung terhadap penegakan hukum tentang izin usaha perikanan di Kabupaten Tulungagung.

 

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Izin Usaha Perikanan, Sanksi Administrasi

 

 

 

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in fishery resources. Utilization of fisheries resources can basically be carried out by Indonesian citizens. Can be done by individuals or in the form of legal entities and can be enjoyed equally, both by producers and consumers. Tulungagung Regency is one of the regions with quite a large population. The many people of Tulungagung Regency engaged in freshwater fish cultivation shows that the fisheries sector in Tulungagung Regency is developing. Article 6 paragraph (1) of Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 12 of 2010 explains that every person or legal entity that conducts fishing business activities in the area of Tulungagung Regency is required to have a Fishery Business Permit. Then based on Article 29 Paragraph (1) of Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 12 of 2010 explaining that every business actor who does not fulfill licensing obligations is subject to administrative sanctions. This study aims to find out how the enforcement of fisheries business permit sanctions carried out by the Office of Investment and Integrated Services of One Door Tulungagung Regency and what obstacles faced by the Office of Investment and Integrated Services One Door Tulungagung Regency against law enforcement regarding fisheries business permits in the Regency Tulungagung.

Keywords: Legal Effectiveness, Fisheries Business Permit, Administrative Sanction