KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN BERKAITAN DENGAN ASAS TESTIMONIUM DE AUDITU PASCA PUTUSAN PERLUASAN MAKNA SAKSI

Abstract

Nur Afifah, Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H.,M.H. Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: nurafifah1097@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis mengenai keabsahan penggunaan keterangan saksi verbalisan di persidangan dikaitkan dengan Asas Testimonium de Auditu dan digunakannya keterangan saksi verbalisan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika saksi verbalisan hanya dikaitkan dengan makna Asas Testimonium de Auditu maka saksi verbalisan tidak sah untuk bisa memberikan keterangan di persidangan karena saksi verbalisan termasuk saksi de auditu akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Makna Saksi maka saksi verbalisan secara yuridis sah untuk dapat memberikan keterangannya di persidangan sepanjang keterangannya memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diadili, tetapi keterangan saksi verbalisan hanya sebatas alat bukti petunjuk sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk bersifat bebas tergantung penilaian hakim, itu artinya penilaian keterangan saksi verbalisan juga tergantung kebijaksanaan hakim. Digunakannya keterangan saksi verbalisan tergantung pada kasus perkasus, tergantung pertimbangan hakim dalam menilai hubungan keterangan saksi verbalisan dengan perkara yang sedang diadili.

Kata kunci: Saksi verbalisan, Asas Testimonium de Auditu, Perluasan Makna Saksi

 

Abstract

This research is aimed to find out, identify, describe, and analyse the validity of the testimony from an enquirer as a witness at court regarding the principle of Testimonium de Auditu and use of the testimony following Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 concerning Extended Scope of Meaning of Witness by means of normative-juridical research method. The research result concludes that when the witness is only related to the principle of Testimonium de Auditu, the witness will not be valid in giving testimony at court since this type of witness is regarded as de auditu witness. Following the Decision issued by Constitutional Court regarding the extended meaning of witness, the enquirer present as a witness is juridically considered valid to share testimony at court as long as the information given is related to the case brought at court. However, the information given by the witness only serves as a piece of evidence for clue and it still requires the existence of another supporting piece of evidence. The value of evidence for clue is not restricted, depending on how judges see it, meaning that the testimony given by the witness depends on the judges’ decision. The involvement of the information given by the witness should be seen case by case, depending on how judges see the testimony given by the witness over the case brought at court.

Keywords: enquirer as witness, principle of Testimonium de Auditu, extended scope of meaning of witness