DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN YANG BERISI NORMA TINDAK PIDANA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Abstract

Nanda Yosua Chrissandi Silalahi, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No. 169

Malang e-mail : nandayosua@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hukum penuntut umum dalam membuat surat dakwaan kombinasi dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg, kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, serta menganalisa dan mengetahui konstruksi surat dakwaan yang seharusnya dibuat oleh penuntut umum dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang terbatas apda usaha mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan, atau peristiwa sebagaimana mestinya. Penuntut umum mempunyai kewenangan membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan baik pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat banding, kasasi, serta peninjauan kembali (PK). Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus memiliki dasar pertimbangan subjektif dan objektif yang tepat, agar tidak menimbulkan dakwaan yang kabur atau tidak jelas yang dapat mempengaruhi agenda pembuktian dan putusan hakim. Dengan dasar pertimbangan yang tepat penuntut umum dapat menentukan kualifikasi pasal yang sesuai dengan perkara serta bentuk surat dakwaan yang dapat digunakan.

Kata kunci : Dasar pertimbangan, penuntut umum, surat dakwaan, tindak pidana.

 

Abstract

This research is aimed to analyse and find out the basic consideration made by general prosecutors in issuing a combined indictment in the case Number 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg, qualification of human trafficking over placement and protection of Indonesian workforce working overseas, and the construction of the indictment that is supposed to have been issued by the general prosecutors in the case Number 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg. This research employed normativejuridical method restricted to revealing cases, situations, or events accordingly. General prosecutors are authorised to issue indictments as governed in Article 14 letter d of Criminal Code Procedure. An indictment is the basis on which investigations of a case at district court, appeal, and cassation level are based, even at the stage of judicial review. In the process of issuing the indictment, general prosecutors should hold both subjective and objective consideration for a clear and detailed indictment. Otherwise, unclear indictment may affect proof and the judges’ decision. With the basic consideration made accordingly, the general prosecutors can determine the qualification of articles relevant to the case and form of the indictment.

Keywords: basic consideration, general prosecutors, indictment, criminal offenses