PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA MALANG DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

Abstract

Nabillah Atika Sari, Agus Yulianto,S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: nabillahatika@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil meningkatkan pembangunan daerah di bidang pariwisata, Salah satu destinsasi wisata baru di kota Malang adalah wisata bertajuk kampung, atau biasa kita kenal sebagai kampung tematik. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik yang ada di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa masih banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembangunan suatu kampung tematik di Kota Malang. Dampak negatif itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. faktor penghambat utama adalah kurangnya sinergitas dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan kampung tematik. Namun demikian pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat, dilakukan sesuai pedoman Pasal 6-7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan DISPORAPAR Kota Malang. Selain itu juga dilakukan pengawasan preventif dan represif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan kampung tematik di Kota Malang ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia, dan faktor informasi.

Kata kunci: kegiatan kepariwisataan, kampung tematik, kota malang, dampak negatif.

 

ABSTRACT

Malang is one of the regions in Indonesia that has successfully managed to develop its tourism industries. One of the tourism trends in Malang is village-based tourism, or it is commonly known as thematic villages. This research looks into the supervision and control of thematic villages as tourism activity in Malang. Socio-legal method and socio-juridical approach were used in this research. From the observation, negative impacts have come along with the development of thematic villages in Malang, in which the impacts involve environment, economy, and socio-culture. Lack of synergy and participation of the members of society in the development of thematic villages still become impeding factors in the measures taken. However, supervision and control of tourism activities regarding the development of thematic villages in Malang are implemented in reference to Article 6-7 of Presidential Regulation Number 63 of 2014 through Prevention performed by DISPORAPAR of Malang. In addition, repressive measure is also taken. Factors affecting the supervision and control involve environment, human resource, and information.

 

Keywords: tourism activities, thematic villages, Malang city, negative impacts