IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM IZIN GANGGUAN PASCA DIHAPUSKANNYA IZIN GANGGUAN DARI INSTRUMENT PERIZINAN ATAS USAHA (Studi di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Authors

  • Andri Suryo Prayogo

Abstract

Andri Suryo Prayogo, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: andrisuryo1@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Keberadaan pelaku usaha tentu sangat bermanfaat, dan menjadi salah satu penentu utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, disisi lain pelaku usaha juga perlu diberi batasan jangkauan agar dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak melampaui dan bertentangan dengan instrumen lain disekitar sebuah usaha. Terutama bagi masyarakat, pelaku usaha selain memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam segal aspek, pelaku usaha juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagai contoh, maysrakat dan pelaku usaha yang berada dalam satu ekosistem, sama-sama membutuhkan keseimbangan alam yang lestari demi mendukung kelangsunga kehidupan yang lebih seimbang. Beberapa pelaku usaha hanya menjalankan usahanya dengan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem disekitar pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku usaha laundry, seringkali membuang limbah hasil usahanya di sungai yang seharusnya sungai tersebut menjadi habitat bagi para populasi lain didalamnya. Pelaku usaha bengkel, yang berada ditengah pemukiman penduduk, yang menimbulkan polusi suara sehingga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, demi menjaga keseimbangan didalamnya, negara dalam hal ini pemerintah memberlakukan izin usaha yakni izin gangguan. Izin gangguan wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan mendirikan usahanya terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Namun, pemerintah melalui peraturan barunya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang menghapus keberadaan izin gangguan dari instrumen perizinan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Akibatnya, pelaku usaha kini tidak lagi wajib untuk melengkapi izin gangguan terhadap masyarakat dan/atau leingkungan disekitar usahanya. Sehingga menjadi sangat oenting dilakukan penelitian sebagai bentuk ujian bagaimana penegakan hukum dalam keberadaan pelaku usaha pasca dihapuskannya izin gangguan dari instrumen perizinan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Izin gangguan, Izin usaha, Penegakan hukum izin gangguan.


 

ABSTRACT

The existence of business people is beneficial and their existence has primarily contributed to economic development. On the other hand, there still should be a scope restricting business activities to keep the activities on track, not exceeding and contravening the other instruments surrounding the business sites. Despite the fact that business exists to provide services to people, business could also bring negative impacts to its surrounding. Those living under the same ecosystem require natural harmony for more balanced way of life. Some business people operate their business without taking into account the ecosystem balance. For example, laundry houses are often found to directly send used water into the river and this will certainly ruin the balance of ecosystem in the river. Similarly, garages where motorised vehicles are mended are often found to produce loud noise from the machines and it disturbs people living around the garages. When this is the case, the government, in an attempt to keep the natural balance, has made business permit regarding hindrance compulsory. All businesses must have hinder permit and it must be processed before their businesses start running especially for businesses operating in the proximity of residential areas. However, the new Regulation of Minister of Foreign Affairs Number 19 of 2017 has revoked this hinder permit from permit instrument. As a consequence, people concerned are no longer required to have this permit. Therefore, it is essential to look further into how law for businesses is enforced following the revocation of hinder permit from permit instrument that is basically required for businesses.

Keywords: hinder permit (hinder ordonnantie), law enforcement regarding hinder ordonnantie


Published

2020-09-01

Issue

Section

Articles