PERLUASAN MAKNA PRINSIP NONDISKRIMINASI TENTANG HAK CUTI BAGI PEKERJA PRIA TERKAIT ISTERI MELAHIRKAN

Abstract

Intan Amalia Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas SH., LLM.,

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

E-mail: intanaaputri@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbedaan pengaturan perihal cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan bagi kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta. Perbedaan pengaturan tersebut dikaitkan dengan perluasan makna prinsip nondiskriminasi tentang hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan analisis konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perluasan makna prinisip nondiskriminasi yang didasarkan pada “Buku Panduan Praktis Bagi Pengusaha Untuk Mempromosikan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia yang diterbitkan ILO bekerja sama dengan APINDOâ€, yang mana buku panduan tersebut menjadi suatu bentuk sumber hukum materiil yang secara preskriptif mampu memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pengusaha agar dapat lebih memberikan perlindungan kepada pekerja dengan didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, yang dalam hal ini khususnya perlindungan bagi pekerja pria yang hendak mengambil cuti karena isterinya melahirkan. Dari perluasan makna prinsip nondiskriminasi tersebut, perbedaan pengaturan mengenai hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan antara kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta dikatakan sebagai bentuk dari diskriminasi secara hukum.

Kata Kunci: Perluasan Makna, Prinsip Nondiskriminasi, Cuti Isteri Melahirkan

 

Abstract

This research is aimed to analyse the difference of setting the scheme of leave granted for male workers during their wives’ maternity period for civil servants and private companies’ employees. The different regulations in both groups of employment are related with extended definition of the principle of non-discrimination concerning the right to take leave for the male workers due to maternity period of their wives. This research employed normative juridical method, statute and comparative approaches. Primary and secondary materials obtained for this research were further analysed by means of systematic and analytical interpretation, and legal construction analysis. The research result learns that the extended definition of non-discrimination principle is based on the book of practical guidelines for employers to promote and avoid discrimination at workplace in Indonesia. This book is published by ILO in association with APINDO. This book of guidelines has served as the source of legal materials that are capable of setting guidelines for both the government and employers in terms of giving protection to workers based on the principle of non-discrimination, especially the protection given to male workers during their wives’ maternity period. In reference to the extended definition of non-discrimination principle, the difference in the regulations regarding this case between those in government offices and private companies is still seen as discrimination in a legal scope.

Keywords: extended definition, non-discrimination principle, maternity leave