PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBADAN HUKUM KOPERASI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

Abstract

Aisyah Surya Dewi, Herman Suryokumoro, Reka Dewantara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

JL. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898. FAX (0341) 566505

Email: aisyahsrdw@gmail.com

 

Abstract

This research studies the Financial Services Authority and the authority of Cooperative and Small-medium Enterprises Ministry post issuance of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Loan Services. This study is also aimed to clarify the authority of cooperative when it runs fintech online loan services and to provide legal protection for the members of cooperative in case of breach of contract. This research was conducted based on normative method, statute, and analytical approach. The research result is intended to give clarification regarding the authority of supervision over the cooperative concerning the implementation of LPMUBTI and preventive and repressive legal protection for the members of the cooperative.

Keywords: legal protection, financial technology, cooperative, breach of contract

 

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi kejelasan kewenangan terhadap koperasi saat melaksanakan fintech pinjaman online. Serta memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi ketika Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi terjadi wanprestasi. Metode  penelitian  menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini yaitu memberi kejelasan kewenangan pengawasan koperasi dalam pelaksanaan LPMUBTI dan Perlindungan hukum berupa preventif dan represif bagi anggota koperasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Koperasi, Wanprestasi.