KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA PADA PENERAPAN PASAL 62 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DI WILAYAH JAKARTA

Authors

  • Muhammad Qasthari Shidqi

Abstract

Muhammad Qasthari Shidqi, Agus Yulianto S.H., M.H. , Haru Permadi S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

shidqi96@yahoo.co.id

Abstrak

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, ketika berada di jalan sering kali terjadi kendaraan bermotor ini Parkir di sembarang tempat. Padahal berdasarkan pasal 62 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi hal tersebut dilarang dan bisa dilakukan penindakan yaitu Penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan pengaturan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum Pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Di Wilayah Jakarta serta Mengetahui Dan mengkaji implikasi hukum terhadap kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya ketidaksesuaian pengaturan yang ada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi mengenai Penderekan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di wilayah Jakarta.

Kata kunci: Penderekan, Kendaraan Bermotor, Parkir

Abstract

Motorized Vehicles are any vehicles that are driven by mechanical equipment in the form of machines other than vehicles that run on the tracks. pursuant to Article 1 of the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, while on the road this motor vehicle often happens Parking everywhere. Whereas based on article 62 paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, it is prohibited and action can be taken, namely Checking to a designated Parking facility or to a Motorized Vehicle storage facility provided by the Regional Government. This research uses empirical research methods. Empirical law research examines the law that is conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon that is experienced by everyone in social relations. This study aims to determine, identify and analyze the basis for the consideration of regulating the authority of the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law In Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation in the Jakarta Area and Knowing and Reviewing the legal implications of the authority DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law in Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation. The method used is descriptive analysis, while the understanding of analytical descriptive method is a method that serves to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that are applicable to the public. Based on this research, there are discrepancies in the existing regulation Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation concerning the Reckoning of motorized vehicles in the Jakarta area.

Keywords: Pranking, Motor vehicle, Parking.


Published

2020-08-03

Issue

Section

Articles