PENERAPAN PASAL 25 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK STUDI KASUS DI THAMRIN CITY

Abstract

Annisa Adelya Serawai, Sudarsono, Anindita Purnama Ningtyas

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.169 Malang

E-mail : annisaadelya151@gmail.com

 

Abstract

Article 25 of Governor Regulation of the Province of Jakarta Number 132 of 2018 concerning Instruction on Multi-storey Housing in Thamrin City, Central Jakarta in relation to the establishment of deliberative assembly that is aimed to form P3SRS does not function due to several issues in the implementation of establishment of working team responsible to form the assembly under the instruction of Public Housing Agency and Development Area. The issues arose from dispute between the community of Thamrin City traders (commonly known as PP Thamcy) as representatives of all owners and the residents of tenement unit in the area of Thamrin city and P3SRS with the Jakarta Residences.

Embarking on the above issues, this research is aimed to study how is Article 25 of Governor Regulation of the Province of Jakarta Number 132 of 2018 implemented? What factors exist, and what solution should be given to tackle the issues concerning the implementation of Article 25?

This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach, in which the relationship between the law and social phenomenon was observed by obtaining some result of interviews with several informants.

It is revealed that Article 25 of the Governor Regulation of the province of Jakarta as mentioned earlier is not implemented since the instruction from the agency is not relevant to existing legislation. This failure has hampered the establishment of the P3SRS in Thamrin City.

Abstrak

Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik di Thamrin City Jakarta Pusat terkait pembentukan panitia musyawarah untuk membentuk P3SRS tidak dapat berjalan akibat kendala pelaksanaan pembentukan Kelompok Kerja untuk membentuk Panitia Musyawarah yang diarahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akibat permasalahan antara PP Thamcy (Perhimpunan Pedagang Thamrin City) sebagai perwakilan seluruh Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun kawasan Thamrin City dengan P3SRS Campuran The Jakarta Residences.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dikemukakan adalah bagaimanakah penerapan pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik di Thamrin City dan apa hambatan yang dialami berikut analisa singkat serta solusi dalam menangani permasalahan terkait dengan penerapan Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik tersebut.

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, melalui metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat hubungan hukum dengan fenomena sosial dan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber.

Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah dan metode diatas, jawaban dari rumusan masalah, yakni : Penerapan Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik  tidak dapat dijalankan dikarenakan arahan berdasarkan surat dinas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga tidak dapat dijalankan dan berdampak pembentukan panitia musyawarah untuk membentuk P3SRS di Thamrin City tidak dapat dilakukan.