EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF E PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERKAIT PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi di BPKP Provinsi Lampung)

Abstract

Ikhsan Musthafa Makhmud, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, SH., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Malang

Email: ikhsan.mahmud999@gmail.com

 

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengawasinya adalah BPKP. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP merupakan fungsi dari BPKP yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf e dan mempunyai maksud untuk menjaga pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk di Daerah Provinsi Lampung pembangunan dilakukan secara besar – besaran dan masif. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Daerah Provinsi Lampung tersebut masih ditemukan pembangunan infrastruktur yang mangkrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini adalah sosio – legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan mulai dari faktor sarana prasarana , faktor penegak hukum , faktor masyarakat , dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Efektivitas , Pengawasan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur,  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

 

Abstract

Finance and Development Supervisory Agency (hereinafter BPKP) is authorised to watch the development of infrastructure funded with state budget. The supervision held by the agency represents the function of BPKP as regulated in Presidential Regulation Number 192 of 2014 Article 3 letter e and it is aimed to assure the implementation of the development. In Lampung, development is held massively but with the condition that some development ceases, leading to state financial loss since it does not work accordingly. This is a socio-legal research employing socio-juridical approach and descriptive-qualitative analysis. The research result learns that the supervision delivered by the agency is not effective due to several impeding factors of infrastructure, law enforcers, society, and culture.

Keywords: effectiveness, development supervision, infrastructure development,Finance and Development Agency (BPKP), BPKP of the Province of Lampung