EFEKTIVITAS PASAL 5 HURUF e PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

Abstract

Ahmad Syaifudin, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl.MT.Haryono No.169 MalangEmail: didinahmad13@gmail.comABSTRAK
Penelitian ini membahas permasalahan mengenai fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena di Kabupaten Malang masih belum ada fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara merata. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Pemerintah Daerah, dan  peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah belum efektiv dan belum maksimal karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum merata dan permasalahan anggaran. Seharusnya pemerintah berupaya secara maksimal dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terkait pemilahan sampah dengan melakukan upaya yang maksimal, serta mengawasi dan memaksimalkan anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malang
Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah
ABSTRACT
This study discusses issues regarding waste management facilities and infrastructure in Malang Regency. This research was conducted in Environmental Agency of Malang Regency. The motivation of this research was because in Malang Regency there are still no facilities and infrastructure for equitable waste management. This study uses sociolegal method, whereas the approach used is juridical sociological which is then connected with a grammatical interpretation to analyze the rule of law theory, authority, local government, and legislations. The results showed that the implementation of Article 5 letter e of Local Regulation of Malang Regency Number 2 of 2018 concerning Waste Management was not effective and not optimal due to the lack of facilities and infrastructure for waste management that was not evenly distributed and budget problems. The government should make maximum efforts in providing facilities and infrastructure for waste management related to waste segregation by making maximum efforts, as well as monitoring and maximizing the budget that has been allocated in Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Malang Regency.
Keywords: Effectiveness, Waste Management, Local Government