KORELASI ANTARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Abstract

Destyan Putra Naufal, Prof. Muhammad Bakri, S.H., MS., Prawatya

Ido Nurhayati, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

destyanaufal96@gmail.com

ABSTRAK

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kesesuaian antara penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dengan asas kesepakatan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah penitipan ganti kerugian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah sesuai dengan asas kesepakatan?, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penitipan ganti kerugian? Untuk menjawab permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan huku primer, sekunder, tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri. Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa mekanisme penitipan ganti kerugian sama seperti konsep pencabutan hak atas tanah sehingga tidak sesuai dengan asas kesepakatan yang melandasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penetapan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Penitipan Ganti Kerugian, Asas Kesepakatan

 

ABSTRACT

In this study, the authors raise the issue related to the suitability between the compensation deposit in the District Court with the principle of agreement in Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is whether safekeeping of compensation in Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development of Public Interest is in accordance with the principle of agreement? loss? To answer this problem the type of research used is normative juridical using the conceptual approach and the legislative approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary law. Legal materials that have been obtained are analyzed using a systematic interpretation method based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself. Based on the discussion, the authors conclude that the compensation safekeeping mechanism is the same as the concept of revocation of land rights so that it is not in accordance with the principle of agreement underlying Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development of Public Interest. And there is no legal remedy that can be done by the right-holder related to the determination of compensation deposit in the Court.

Keywords : Land Procurement, Public Interest, Compensation Safekeeping, Principle of Agreement