REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK

Abstract

Bagus Segara Putra, Dr. Muchamad Ali Safa’at S.H., M.H, Mohammad Dahlan, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : bagus.mjkrto@gmail.com

 

ABSTRAK

Skripsi ini di latar belakangi oleh permasalahan Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Mahkamah Partai yang belum mempunyai Mahkamah Partai dan tata beracara. Dalam penelitian juga membahas bagaimana reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisa Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam perselisihan di internal partai, serta menganalisa tentang reformulasi pengaturan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) (kontestan  Partai Politik Pilihian Legislatif tahun 2014 hanya 6 (enam) partai yang mempunyai Mahkamah Partai.  Tetapi, dalam kenyataan di lapangan hanya 2 Partai Politik yang mempunyai tata beracara Mahkamah Partai Politik. Proses yang dilakukan Partai Politik dalam meyelesaiakan perselisihan internal partai berbeda karena sebagian belum memiliki Mahkmah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai. Baik dalam bentuk mekanisme sidang dan tahapan-tahapan sidang selama beberapa periode. Hal ini diakibatkan belum adanya kewenangan atau kewajiban khusus bagi setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan beracara Mahkamah Partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, muncul gagasan-gagasan mengenai reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai Politk dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Reformulasi, Beracara, Mahkamah Partai, Penyelesaian Partai Politik.

 

ABSTRACT

This essay started from disputes arising in political court that still holds no procedure of handling the disputes. In addition, the research was also focused on the reformulation of the regulation of procedures in Political Court relevant to the justice principle.

This research is aimed to analyse the procedures required in Political Court regarding internal disputes arising and to analyse the reformulation of regulation of Political Court regarding the dispute resolution that is in line with the judiciary principle that holds liability.

The research result indicates that out of 12 participants of political parties elected by legislatives in 2014, only 6 (six) parties had party court. However, in reality, there are only two political parties with the procedures of handling case in Political Court. The process of providing resolution to the dispute is varied since several courts have not held the procedures required in handling political cases. This is caused by the fact that there have not been any authorities or special obligations in every political party having Party court and the procedures required in the court as regulated in Law Number 2 of 2011 on Political Parties. As a result, ideas on reformulation of the regulation in Political Court start to emerge to resolve disputes occurring internally in political parties. The resolution must be relevant to justice principles.

Keywords: reformulation, procedures, party court, dispute resolution in political parties.