PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)

Abstract

Ghinmas Risdiwanto, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ghinmas_king@yahoo.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 68 UULLAJ dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Tetapi, kualifikasi kendaraan bermotor belum meliputi sepeda motor listrik yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam registrasi untuk mendapatkan STNK dan TNKB. Hal ini menyebabkan belum adanya perlindungan hukum bagi pemilik sepeda motor listrik akibat kekosongan hukum karena tidak ada produk hukum sebagai landasan dari pemerintah. Berdasarkan hal itu, skripsi ini memiliki tujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat serta hambatan penggunaan sepeda motor listrik yang didasarkan pada Pasal 68 UULLAJ. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis bahan hukum memakai pengolahan data secara deduktif. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber, bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum seperti buku dan lainnya.

Kata kunci: Kekosongan Hukum, Perlindungan Hukum, Sepeda Motor Listrik.

 

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of electric motorcycle users in the perspective of Article 68 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport (UULLAJ). In Article 68 UULLAJ stated that every motor vehicle that is operated on the road shall be equipped with a letter of vehicle number (STNK) and motor vehicle number (TNKB). However, motor vehicle qualifications do not yet include electric motorcycles that have no clear legal basis in registration to obtain vehicle registration and TNKB. This causes the absence of legal protection for electric motorcycle owners due to legal vacuum as there is no legal product as the foundation of the government. Based on this, this thesis aims to find the right forms of legal protection as well as obstacles to the use of electric motorcycles based on Article 68 UULLAJ. This research is legal research using sociological juridical approach. Techniques of legal material analysis using deductive data processing. the legal material used is the primary legal material that is the result of interviews with resource persons, secondary legal materials including legal materials such as books and others.

Keywords: Copyright, Rewards, National Interest.