IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)

Authors

  • Mhd.Rizky Fadly Damanik

Abstract

Mhd. Rizky Fadly Damanik, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : fadlydamanik258@yahoo.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil yang didapatkan di lapangan yang bertepatan di salah satu Desa di Kabupaten Malang yaitu pada Desa Plandi bahwasannya belum terlaksananya atau belum diinformasikan kembali terkait laporan penggunaan APBDesa yang digunakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga dalam skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasilnya setelah melakukan penelitian tersebut Desa Plandi menerbitkan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban, Diinformasikan Kepada Masyarakat.

 

ABSTRACT

This research has written based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 on Village Financial Management. In Article 40 Paragraph (1) states that realization report and accountability report for the realization of Income Expenditure Budgeting of Village which is stipulated in Article 37 and 38 that must be informed to society through written evidence and accessible media. The result in the field which is located in one of the villages in Malang Regency shows that in Plandi Village has not be implemented or re-informed related to realization report of Income Expenditure Budgeting of Village which was used a year ago. This thesis aims to understand the obstacle factors and how to overcome those obstacles.

This research used empirical legal research using empirical legal approach. After conducting the research, the result shows that Plandi Village has issued an accountability report of Income Expenditure Budgeting of Village to the society through accessible media and information.

Keywords: implementation, village financial management, accountability, informed to society


 

Published

2018-09-05

How to Cite

Damanik, M. F. (2018). IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang). Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3068

Issue

Section

Articles