TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK (Studi di Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu)

Abstract

Dahliandis Romadona Yusante

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh pelaksanaan pengalihan suatu jenis pajak, akan terdapat sejumlah kendala dan hambatan, terlebih apabila jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak baru bagi daerah seperti BPHTB. Bagaimana efektivitas hukum dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu serta upaya mengatasi hambatan dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu. Khususnya di Kecamatan Junrejo Batu. Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut. PPAT disini hanya berperan untuk memeriksa dan bukan memungut seperti tugas petugas pajak, sehingga tidak dapat dibebani tugas layaknya petugas pajak. Apalagi sampai diberikan sanksi yang berkaitan dengan perpajakan, hal tersebut sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan fungsi PPAT yaitu untuk membuat akta-akta tanah. Bahwa pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu belum efektif karena belum adanya perolehan payung hukum yang jelas, walaupun telah terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini karena PERDA BPHTB yang ada belum mengatur tentang tata cara pembayaran BPHTB secara rinci dan jelas. Serta lemahnya koordinasi antar stake holder yang terkait, yaitu Dispenda, Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan Kota Batu.

Kata kunci: PPAT, BTHP, Pemungutan Pajak

 

ABSTRACT

The writing of this thesis was motivated by the implementation of transfer of tax’s types that there were some obstacles and challenges, and this type of tax is a new type of tax in region, such as BPHTB. How is the effectiveness of the law in imposing the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings (hereinafter called “BPHTBâ€) in Batu City and the effort to overcome obstacles in imposing the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings in Batu City, especially in Junrejo Sub-District, Batu. The function of the Land Acquisition Officer (hereinafter called as PPAT) is to guarantee material and formal truth in every deed of transfer of right over land and building and they also have a role to examine the tax obligations that must be obtained related to transfer of that right. In this context, PPAT only plays a role to examine and not to collect like the duty of tax officer, so they cannot be burdened with duties like tax officers and cannot give sanction which related to taxation. These duties are irrelevant if it is associated with the PPAT function, namely to make land deeds. Whereas the imposition of the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings in Batu City was not effective because there is no clear legal basis, despite the transfer of rights over land and building has happened. It is because the Local Regulation on BPHTB does not regulate rigidly and clearly the procedure of BPHTB payment as well as lack of coordination between relevant stakeholders, which are Local Revenue Agency, Notary/PPAT, Land Office of Batu City.

Keywords: PPAT, BTHP, Tax Collection