PENGADAAN BARANG DAN JASA USAHA DENGAN METODE RIGHT TO MATCH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Abstract

Nabila Yasmine Talitha, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum, Moch Zairul Alam, SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email :nabila.litha2@gmail.com

 

 

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Penggunaan Metode Right to Match didalam Tender Proses Pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena didalam praktik pelaksanaannya, Metode Right to Match berpotensi untuk menimbulkan peluang terjadunya persekongkolan Tender.Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama ini, ada beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan belum berjalan dengan baik, pertama dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa tidak diatur oleh perangkat perundang-undangan dengan tingkatan yang lebih tinggi, karena biasanya proses pengadaan hanya diatur oleh sebatas Keppres, sehingga akan menimbulkan dampak pada tingkat transparasi dan kejelasan perundangan tersebut, kedua, tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa, ketiga adalah lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengawasan pengadaan yang berlaku serta penegakan hukum.Selain ketiga hal diatas, masalah lain yang mengemuka adalah peraturan peraturan yang membatasi persaingan usaha di wilayah indonesia, sehingga melanggar prinsip suatu negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat. Analisis ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan berkaitan dengan pengadaan barang da jasa dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan metode Right to Match.

Kata kunci: Right to Match, Pengadaan Barang/Jasa, Persaingan Usaha

 

ABSTRACT

This article discusses whether right-to-match method performed in the tender process of procurement is according to Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition because the implementation of this method often triggers conflict in the tender process. Despite the fact that procurement system has improved, there are still several reasons why the procurement has not worked as expected. It is because the legal framework regulating procurement process is not supported by the provisions of Law and this process is mostly regulated by only Presidential Decree, leading to impact on transparency and clarity of the Law per se. Moreover, there is still no single institution that is authorized to set policy required in the procurement, followed by the minimum obedience towards regulation and procedures of procurement monitoring and legal enforcement. Another problem is related to the regulations which tend to restrict business competition in Indonesia. This breaks the principle in a country, in a market, and leads to unhealthy competition. This analysis was performed based on provisions of a related regulation of procurement and other Laws which are related to the right-to-match method.

Keywords: Right to match, Procurement, Business Competition