REFORMULASI DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Abstract

Abstrack

This journal focus on discussing the two issues the urgency reformulation Article 7 (2) (a) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, and policy reformulation diversion which reflects the principle of the protection of children, based on a normative juridical research, the approach of Legislation and approach of comparison, the purpose of this study was to determine the urgency of reformulating the provisions regarding the diversion, because in Article 7 (2) (a) in the Act are the same, it is mentioned that diversion can only be done on offenses punishable under the 7 (seven) years, this article does not reflect the principle of non-discrimination, equal treatment before the law, and deprivation of liberty as an effort in the last, so it is not yet fully reflect the principle of child protection, as should the Diversion can be applied to any type of offense criminal, and not rely on the criminal threat, as a comparison, this study compared the laws of the juvenile justice system in Indonesia and the law on the protection of children in the Philippines are the same as a State asia, and in the Juvenile justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Philippines, Diversion can be done against all types of criminal offense committed by the child.

Keywords: diversion, Justice System, Juvenile

Abstrak

Jurnal ini fokus membahas dua permasalahan mengenai urgensi reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kebijakan reformulasi diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan anak, berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Perbandingan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi reformulasi ketentuan mengenai diversi,karenapada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) di dalam Undang-Undang yang sama, disebutkan bahwa diversi hanya bisa dilakukan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, pasal ini tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi, perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terahir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, karena seharusnya Diversi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana dan tidak bergantung pada ancaman pidananya, sebagai pembanding penelitian ini membandingkan undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia dan undang-undang tentang perlindungan anak di Filipina yang sama sama merupakan Negara asia, dan didalam Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina, Diversi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan anak.

Kata Kunci: diversi, Sistem Peradilan, Pidana Anak