IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA ADA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Abstract

Abstract

Amendements to the Articles of Association of the Company Limited set out in article 19 to article 27 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, where the provisions of the articles mentioned that amendments to the Articles of Association must be made through the General Meeting of Shareholders, hereinafter the Meeting must listed on the agenda of the amendment in question.

The purpose of the study the researchers did was to describe and analyze about the legality of the amendment to the Articles of Association due to the negligence committed by Notary change the Articles of Association of the Company Limited without the client's request and to know the efforts - efforts to be made by the parties to restore the tenure of the board the company Limited under the Articles of Association of the original.

To answer these problems the research method used is empirical juridical doing sociological juridical approach and a case study approach. Research based on the case with the Limited Liability Companies PT. BPR "x" located in Bojonegoro.

The conclusion that: (1) Amendments to the Articles of Association of the Company Limited conducted by the Notary without a decision of the General Meeting of Shareholders by the shareholders of the Company Limited is due to errors and carelessness and lack carefully situations Notaries in a deed so that such actions will become invalid because the shareholders never did and decided to amend the Articles of Association of the Company as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. (2) Legality of legal action caretaker company Limited during the change of tenure remains valid as long as no claims or demands of the parties concerned, because the board is removed and set back by and through the General Meeting of Shareholders, but if there is a lawsuit from the - those who feel aggrieved and concerned, the actions taken by the board PerseroanTerbatas may be canceled after a court decision that is legally binding (inkracht).

Key words: implications of juridical, limited liability company statutes, the general meeting of shareholders

Abstrak

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang legalitas perubahan anggaran Dasar akibat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris merubah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanpa permintaan klien dan untuk mengetahui upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak  untuk mengembalikan masa jabatan pengurus perseroan Terbatas sesuai dengan Anggaran Dasar semula.

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan studi kasus. Penelitian berdasarkan atas kasus yang terjadi pada perusahaan Perseroan Terbatas PT. BPR “x†yang berlokasi di wilayah Bojonegoro.

Kesimpulan dari penelitian bahwa : (1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang Saham Perseroan Terbatas adalah disebabkan kesalahan dan kecerobohan serta ketidak telitian Notaris dalam membuat akta sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah karena para pemegang Saham tidak pernah melakukan dan memutuskan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Legalitas tindakan hukum pengurus perseroan Terbatas selama terjadinya perubahan masa jabatan tetap sah selama tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena pengurus diangkat dan ditetapkan kembali oleh dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi apabila ada gugatan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus PerseroanTerbatas dapat dibatalkan setelah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kata kunci: implikasi yuridis, anggaran dasar perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham