ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

Authors

  • Ach. Alif Suhaimi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut, ketentuan diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak apakah sudah menghindarkan anak dari efek negatif dari Sitem Peradilan Pidana. Dengan cara semua anak yang bermasalah dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengkaji Apakah kententuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang– undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku mengenai ketentuan diversi. Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan di analisis menggunakan metode interprestasi sistematis, yaitu interprestasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantungan.Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam The Beijing Rules. Sedangkan di indonesia dengan pengaturan diversi yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan stigmatisasi lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sehingga kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam The Beijing Rules. Jadi ketentuan diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencerminkan prinsip pelindungan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sitem Peradilan Pidana Anak. Dimana diversi dalam UU Sistem peradilan pidana Anak belum sepenuhnya mengamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat dari perspektif perlindungan anak,dengan cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

Kata kunci : diversi, undang-undang 11 tahun 2012, sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak-hak anak.

Downloads

Published

2013-12-17

Issue

Section

Articles